Menu

Payakumbuh Kekurangan Ratusan Guru, DPRD Dorong Wako Buka PPPK

  Dibaca : 380 kali
Payakumbuh Kekurangan Ratusan Guru, DPRD Dorong Wako Buka PPPK
KUNJUNGI SEKOLAH— Komisi C DPRD Kota Payakumbuh kunjungi SMP Negeri 5 dan disambut Kepala Sekolah Ade Chandra.

SUKARNOHATTA, METRO
DPRD Kota Payakumbuh mendorong Pemerintah Kota untuk ambil bagian dalam program rekrutmen penerimaan Satu Juta Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sehingga, Kota Payakumbuh tidak lagi kekurangan ratusan guru di tingkat SD dan SMP seperti saat sekarang ini.

“Saat ini ada kebijakan rekrutmen penerimaan Satu Juta Guru PPPK, harusnya Pemerintah Kota ambil bagian. Jangan takut anggaran akan tersedot, sebenarnya jika jumlah SDM tenaga pendidik dan kependidikan meningkat maka dana alokasi umum (DAU) untuk daerah juga akan meningkat. Sekarang Wali Kota mau atau tidak, itu saja sebenarnya,” sebut Dt.Parmato Alam, dalam kunjungan kerja lapangan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh ke-SMP Negeri 5 dan 7, Rabu (10/3).

Kunjungan lapangan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh dipimpin langsung Koordinator Komisi C yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faindal, SH, (Demokrat), Ikut dalam rombongan Wakil Ketua Komisi C, Mesrawati (PAN), Sekretaris Komisi C, Safrizal (PBB), Mawi Etek Arianto (Gerindra), Dt.Parmato Alam (Golkar), Falevi Masni (Demokrat).

Didampingi Kasi Sarana prasarana SD-SMP, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Dani Yuliadi dan Kasi PAUD dan PNFI, Dinas Pendidikan, Syafni Hasni, serta disambut Kepala Sekolah SMP Negeri 5, Ade Chandra dan Kepsek SMP Negeri 7, Amir. Dt. Parmato Alam, juga menyebut salah satu solusi untuk mensejahterakan guru terutama guru honorer yang selama ini digaji dengan tidak manusiawi hanya berkisar ratusan ribu perbulan adalah dengan perekrutan guru honorer menjadi PPPK.

“Kesejahteraan guru harus di dorong, kami melihat ini tidak seimbang antara pengabdian dan apa yang diterima oleh guru honorer. Memang ini tidak bisa diukur dari uang, tapi minimal kesejahteraanya harus diperhatikan,” sebut politisi Golkar yang getol memperjuangkan peningkatan kesejahteraan untuk guru ini.

Senda dengan Dt.Parmato Alam, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Mesrawati juga menyorot minimnya kesejahteraan bagi guru honorer. Dia berharap, minimal guru honorer bisa mendapatkan gaji 1 juta perbulan kalau tidak bisa sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengingat, alokasi dana BOS untuk insentif bagi guru honorer bisa 50 persen.

“Terkait dengan honor bagi pegawai dan guru honor di sekolah sebenarnya sudah dialokasikan sebanyak 50 persen dari jumlah dana bos. Jangan sampai ada lagi guru honor yang sulit. Harusnya guru honor itu dinomor satukan, agar dia juga sejahtera. Honor yang kecil rasanya tidak manusiawi sekali,” sebut Mesrawati yang juga mantan guru dan kepala sekolah ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faindal, SH, selain menyorot bagaimana pihak sekolah tidak hanya bisa membangun, tetapi juga merawat hasil pembangunan terutama dari segi kebersihan, juga lantang berbicara soal minimnya kesejahteraan bagi guru honorer. Padahal, menurutnya tanpa guru honorer, bisa lumpuh proses belajar mengajar di sekolah.

“Ada alokasi pembangunan disini, fisik dan penyediaan alat TIK. Jangan hanya pandai membangun tetapi juga bisa merawat dan perhatikan kebersihan. Dan terkait guru honor juga harus diperhatikan, kalau pegawai negeri sudah jelas kesejahteraanya, tetapi guru honor kesejahteraanya sangat minim,” sebut politisi Demokrat ini kepada Kepala Sekolah SMP Negeri dan Dinas Pendidikan.

Kepala SMP Negeri 5 dan 7 menyebut bahwa saat ini disekolahnya memang ada 6-8 orang guru honorer ditambah penjaga sekolah. Untuk gaji guru honorer ini diambilkan dari dana BOS, dan bantuan dari Dinas Pendidikan. “Dikita SMP Negeri 5 dari 32 orang guru ada 8 yang honorer, dari itu 2 orang dapat bantuan dinas dan tidak bisa dibantu dari dana BOS 3 orang,” ucapnya berterimakasih atas kunjungan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh kesekolahnya.

Selain itu, Ade Chandar, pada kesempatan itu menyampaikan harapan agar darinase jalan depan Sekolah dapat dibangun sehingga ketika hujan airnya tidak menggenang kemana-kaman. Kemudian juga terkait dengan pagar sekolah yang belum tuntas dibangun. “Ada sekitar 150-180 meter lagi pagar bagian belakang belum dibangun, ini tentu kita harapkan dapat juga diprioritaskan,” harapnya.

Kasi PAUD dan PNFI, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Syafni Hasni, menyebut terus memberikan usulan untuk rekrutmen guru kepada BKPSDM. Mengingat, untuk pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan BKPSDM. “Kita hanya mengusulkan, karena kewenangan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan baik ASN maupun PPPK ada di BKPSDM,” sebutnya.

Diakuinya, untuk saat ini Kota Payakumbuh memang mengalami kekurangan ratusan guru baik ditingkat SD maupun SMP. Kekurangan guru ini terjadi karena hampir setiap tahun ada sekitar 20-30 orang guru PNS yang pensiun. Jika tidak ada penambahan atau pengangkatan guru tentu kedepan akan semakin banyak kekurangan jumlah tenaga pendidik di Kota Payakumbuh.

“Kita kekurangan guru SD dan SMP itu ratusan, dan jika dirata-ratakan hampir setiap tahun itu ada puluhan yang pensiun. Ini kalau tidak ada pengangkatan atau rekrutmen guru, tentu akan makin banyak kekurangan,” sebutnya. (uus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional