Menu

Pasie Laweh Ditetapkan sebagai Nagari Konstitusi, Ketua MK: Ikhtiar Menegakkan Konstitusi dan Ideologi Negara

  Dibaca : 86 kali
Pasie Laweh Ditetapkan sebagai Nagari Konstitusi, Ketua MK: Ikhtiar Menegakkan Konstitusi dan Ideologi Negara
KUKUHKAN— Wagub Sumbar, Audy Joinaldy bersama Ketua MK, Dr Anwar Usman, SH, MH, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat pengukuhan Nagari Konstitusi di Agam, Sabtu (28/8).

AGAM, METRO–Pengukuhan Nagari Pa­sia Laweh, Kabupaten A­gam sebagai Nagari Kon­stitusi bagian dari apresiasi dan ikhtiar Mahkamah Kon­s­titusi (MK) untuk mem­bangun contoh perangkat terkecil pemerintahan ne­gara wujud tegaknya kon­stitusi dan ideologi negara. “Nilai-nilai konstitusi ber­mula dalam masyarakat yang hidup dalam balutan spirit adat. Oleh kare­nanya, penting bagi kita men­jaga­nya agar terus berlang­sung dalam lingkungan kehidupan keseharian,” kata Ketua MK, Dr Anwar Usman, SH, MH saat p­e­ngu­kuhan Nagari Kon­sti­tusi di Agam, Sabtu (28/8).

Ia mengatakan, kon­stitusi sebagai dasar hu­kum tertinggi di Indonesia haruslah diketahui, dipa­hami, dimaknai serta dilak­sanakan oleh seluruh ele­men bangsa. Tanpa hal itu mustahil kehidupan ber­bangsa dan bernegara mencapai tujuannya.

Ia berharap dengan dikukuhkannya Nagari Pa­sia Laweh sebagai Nagari Konstitusi, bisa menjadi contoh dan tauladan bagi nagari dan desa lain di Sumbar, dalam hal pene­rapan konstitusi.

Menteri Lingkungan Hi­dup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan penyatuan penerapan Un­dang-Undang (UU) 23 ta­hun 2014 dan UU Desa No­mor 6 tahun 2014 sesung­guhnya tidak mudah.  “Meng­gandengkan bagian penting dari sosok desa yaitu administratif pelaya­nan publik dan budaya sudah menjadi diskusi ha­ngat sejak dulu. Pada Na­gari Konstitusilah hal itu bisa tercapai karena itu kita patut berterimakasih ke­pada MK yang telah me­ngukuhkannya,” katanya.

Sejalan dengan itu se­jak 2016 embrio pengakuan hutan adat dalam peta hutan Indonesia sudah dimulai. Yaitu sejak saat Presiden Joko Widodo me­ngundang masyarakat a­dat ke Istana Negara.  Ma­ka dari itu mulai dilakukan penyesuaian, untuk mem­berikan pengakuan ter­sebut. Bahkan saat ini UU Nomor 11 tahun 2020 ten­tang Cipta Kerja makin menegaskan posisi Perhu­tanan Sosial yang di dalam­nya termasuk hutan adat. UU itu sekaligus menega­s­kan, pemerintah mem­be­rikan fasilitasi ketika terjadi hambatan-hambatan da­lam entitas masyarakat hukum adat. Artinya begitu besarnya keinginan peme­rintah untuk memberikan dukungan terhadap hukum adat.

Menteri Desa Pem­ba­ngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Is­kan­dar juga mengapresiasi pengukuhan Nagari Kons­titusi yang disebutnya mem­perkaya khazanah jenis desa dan Nagari di Indonesia.

Ia mengatakan, negara mengakui prinsip hukum adat yang menghargai hak-hak tradisional sesuai Pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Sejalan dengan itu UU Desa bertujuan agar bisa berperan mewujudkan ci­ta-cita kemerdekaan ber­da­sarkan undang-undang Dasar 1945 tersebut. “Cita-cita luhur pembangunan desa itu kita rumuskan dalam capaian sasaran 18 nilai SDGs yang merujuk pada Perpres 59 tahun 2017 tentang tujuan pem­ba­ngu­nan berkelanjutan, yang merupakan tindak lanjut atas komitmen yang di­bangun 193 negara PBB. “Ini memberikan ruang dan arah agar pemba­ngu­nan di desa dan negeri tidak lepas dari akar bu­daya yang dimiliki. Sehing­ga Indonesia sampai ka­pan pun akan kokoh seba­gai negara dengan Bhin­neka Tunggal Ika,” ujarnya.

Ia menyebut, sampai saat ini sudah lebih dari Rp400 triliun dana desa dikeluarkan dari kas umum negara untuk mewujudkan cita-cita meningkatkan ke­se­jahteraan masyarakat desa.

Hal itu sejalan dengan penurunan jumlah desa sangat tertinggal dan ter­tinggal. Pada 2015 terdapat 33.592 desa yang sangat tertinggal dan 13.453 desa tertinggal di Indonesia. Pada 2021 jumlah desa sangat tertinggal jauh me­nyusut hanya tinggal 5.649 dan desa tinggal 12.636 desa. Artinya 61 persen desa telah entaskan dari ketertinggalan.

Wakil Gubernur (Wa­gub) Sumbar Audy Joinal­dy mengapresiasi perha­tian lebih yang diberikan MK dan sejumlah menteri untuk nagari tersebut. Ia mengatakan, nagari di Sum­bar adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan history.

Merupakan peme­rin­tahan terendah dan terde­pan di Sumbar, namun memiliki semua potensi. Yaitu sosial, budaya, geo­grafi dan kekayaan alam, sehingga memiliki kekua­tan yang fundamental un­tuk pembangunan. De­ng­an program Nagari Kon­stitusi diharapkan bisa me­ngembangkan kesadaran kemampuan dan kecer­dasan masyarakat mema­hami konstitusi negara, dalam praktek keseharian dalam berbangsa dan ne­gara.

Ia mengatakan, dalam tiga tahun terakhir Nagari Pasia Laweh telah banyak membuat program ung­gulan dan inovasi untuk membantu masyarakat, guna membantu tugas ne­gara dan pemenuhan hak konstitusi masyarakat. Hak konstitusi dalam peme­nuhan hak kesehatan ma­syarakat dilakukan melalui pendirian tempat isolasi mandiri berbasis kaum. Sehingga banyak men­da­patkan penghargaan. Pe­me­nuhan hak ekonomi dila­kukan dengan pengolahan kolam dari lahan tidur yang dilakukan berbasis suku dan kaum, sehingga mem­berikan kesejahteraan e­ko­nomi kepada masya­rakat.

Nagari itu juga menda­patkan hak pengelolaan hutan adat dari Kementrian LHKseluas 4.125 hektare. Ia berharap semua potensi itu bisa dikelola dengan baik dan bisa diwariskan kepada anak cucu untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional