Pascaricuh di Solok, Perda RPJMD Disahkan, Fraksi Gerindra dan PPP Tak Akui Sidang Digelar Malam Hari

SOLOK, METRO–Meski tidak dihadiri dua fraksi, Ranperda RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 – 2026 tetap disahkan men­jadi Perda RPJMD Kabu­paten Solok, Rabu malam (18/8). Bahkan, pengesahan Perda pada malam hari itu hanya ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten So­lok dan Bupati Solok.

Persetujuan bersama itu dilakukan malam hari pas­cakericuhan yang terjadi antar anggota DPRD hingga mengakibatkan sidang ber­jalan buntu dan pimpinan sidang Dodi Hendra men­skors sidang, hingga batas waktu yang belum diten­tukan.

Namun pada malam hari­nya, sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda persetujuan ber­sama RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026, kembali digelar dan sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabu­paten Solok, Ivoni Munir.

Dalam laporan hasil pem­bahasan yang disampaikan Yetty Aswaty disebutkan, Ranperda RPJMD Kabu­pa­ten Solok tahun 2021-2026 yang telah diharmonisasi dan disempurnakan melalui kementrian hukum dan ham kantor wilayah perwakilan Sumatera Barat.

Ditegaskannya, Pem­b­a­hasan Ranperda  RPJMD 2021-2026 oleh pansus-pan­sus dilaksanakan di Cinang­kiak Dream Park Kecamatan X Koto Singkarak dari 26 Juli hingga 1 Agustus 2021. Dan dalam rapat paripurna itu, Raperda RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 – 2026 itu­pun disahkan bersama yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok ber­sama Bupati Solok.

Terkait pengesahan Ra­perda RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 – 2026 men­jadi Perda tanpa dihadiri dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP itu, dinilai oleh kedua fraksi itu tidak sah dengan alasan cacat pro­sedural.

Tak Akui

Bahkan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP menegaskan, tidak mengakui adanya ra­pat paripurna tersebut. Ala­sannya rapat paripurna de­ngan agenda persetujuan bersama RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026, telah di­tunda oleh pimpinan sidang Dodi Hendra dengan diskors sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Dan menurut Ketua Frak­si PPP, Dr Dendi itu sudah jelas. Apalagi lanjutnya, setelah sidang paripurna berjalan buntu dan pimpinan sidang Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten So­lok telah menskors sidang sampai batas waktu yang belum ditentukan, juga su­dah digelar rapat unsur pim­pinan untuk membahas ke­buntuan tersebut.

Dan dalam rapat unsur pimpinan yang dihadiri pim­pinan dewan dan ketua frak­si pasca terjadinya kebun­tuan itu juga telah disepakati bahwa skors sidang dicabut sampai Jumat 20 Agustus 2021. Artinya jelas Dendi sidang paripurna dengan agenda persetujuan ber­sama RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026 akan kem­bali dibahas pada hari Jumat sesuai dengan kesepakatan dalam rapat unsur pimpinan yang dilakukan, Rabu (18/8) sore pasca terjadinya kebun­tuan dalam sidang paripurna.

“ Ini kan aneh, setelah ada kesepakatan dalam ra­pat unsur pimpinan, tiba tiba tanpa sepengetahuan fraksi PPP dan Gerindra digelar lagi rapat paripurna pada malam hari. Dan skors si­dang yang ditetapkan Ketua DPRD Dodi Hendra selaku pimpinan sidang dicabut Ivoni Munir Wakil Ketua DPRD dan memimpin sidang paripurna tanpa adanya pendelegasian dari Ketua DPRD,” tegas Dendi.

Bahkan Dendi menilai, tindakan ini merupakan ben­tuk pengebirian atas kese­pa­katan yang telah dise­pakati dalam rapat unsur pimpinan.  Terkait ketidak hadiran Fraksi PPP dalam sidang paripurna saat pe­ngesahan RPJMD menjadi Perda, Dendi menjelaskan karena sudah ada kese­pakatan unsur pimpinan maka fraksi PPP dan Ge­rindra pulang meninggalkan kantor DPRD Kabupaten Solok. Namun malam har­i­nya digelar rapat lanjutan tanpa sepengetahuan kedua fraksi dengan alasan skors sidang tidak disetujui oleh peserta sidang.

“Kami dua fraksi tidak hadir dan tidak mengakui keabsahan RPJMD sebagai Perda apalagi  hanya ditan­da tangani oleh dua unsur pimpinan dan tidak ditan­datangani oleh Ketua DP­RD,” tegas Dendi.

Dan menyikapi penge­sahan RPJMD menjadi Per­da, secara kelembagaan fraksi PPP melalui Ketua DPRD akan menyurati Gu­bernur. Dan menurutnya Perda yang hanya ditan­datangani oleh wakil ketua dan tidak ditandatangani oleh Ketua diyakini gubernur tidak akan menerima perda tersebut.  Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra, Hafni Hafiz menilai banyak hal yang menyebabkan RJMD yang telah disahkan malam hari itu menjadi cacat pro­sedural. Seperti dalam pe­ner­bitan Surat Perintah Tu­gas (SPT) dalam pembahsan RPJMD ada dualisme. (vko)