Close

Pascakenaikan Harga, Andre Rosiade Minta Pemerintah Awasi Distribusi-Penggunaan BBM Subsidi

Andre Rosiade Anggota Komisi VI DPR

PADANG, METRO–Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga meminta agar BBM sub­sidi bisa segera dibatasi. Selain itu, juga me­mas­tikan pengawasan peng­guna BBM subsidi di la­pangan pascakenaikan harga seluruh BBM baik subsidi ataupun tidak. Mewakili Partai Gerin­dra, dia mengaku sejak enam bulan lalu frak­si­nya sudah mengu­sulkan agar pengendalian kon­sumsi BBM subsidi bisa dilakukan.

“Kami dari awal sudah mengusulkan itu kepada pemerintah agar kenaikan harga BBM ditunda atau tidak akan terjadi lagi. Salah satu caranya dengan pembatasan konsumsi BBM sehingga BBM subsidi bisa dikonsumsi orang-orang yang berhak, bukan orang-orang yang tidak berhak. Kalau tidak, tentu akan percuma saja triliunan rupiah dana subsidi ini,” kata Andre.

Andre Rosiade dan beberapa anggota Komisi VI DPR lainnya meminta pemerintah segera menerapkan pembatasan pembelian BBM khususnya jenis Pertalite dan Solar subsidi. Hal ini supaya konsumsi kedua BBM subsidi tersebut bisa lebih tepat sasaran.

Hal itu juga dikatakan para wakil rakyat dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

Andre Rosiade mengatakan, akan lebih tepat apabila dilakukan pembatasan karena dianggap subsidi tidak tepat sasaran. “Semua kita sepakat, banyak BBM subsidi tidak tepat sasaran. Karena itu, yang harus dilakukan adalah mengawasi dan memastikan pengguna BBM bersubsidi adalah yang berhak,” kata ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Di lapangan, kata Andre Rosiade, dia masih sering melihat kendaraan mewah seharga Rp500 juta atau Rp1 miliar turut antre men­dapatkan Pertalite atau Solar subsidi. “Kalau ini terus dibiarkan, maka angka subsidi negara akan terus membengkak. Seharusnya, ada pengawasan dan edukasi, agar masyarakat tak berhak tidak menggunakan BBM subsidi,” ka­ta ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Harris Turino meminta pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah memang berencana membatasi pem­belian BBM subsidi me­lalui revisi aturan tersebut dengan sistem melakukan registrasi di MyPertamina. Sayangnya sejak harga BBM naik pada 3 September, persoalan pembatasan tenggelam dan belum diketahui apakah akan dijalankan pada tahun ini atau tidak.

“Harap segera direvisi sehingga bukan hanya Solar, tapi Pertalite nanti bisa dilakukan pembatasan,” ujar Harris.

Harris menyoroti subsidi dan kompensasi energi yang bisa bengkak ke Rp 650 triliun walaupun harga BBM sudah naik, sedangkan alokasi tahun depan hanya Rp 336,7 triliun. Dengan penurunan anggaran itu, dia meminta agar pembatasan pembelian BBM subsidi segera dilakukan. “Kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi sehingga ini harus dilaksanakan pembatasan di tahun ini,” tegasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top