Close

Pasar Raya, ”Universitas” Urang Minang menjadi Pedagang Tangguh, Staf Khusus Kepresidenan Datang, Pedagang Minta Hak mereka Dikembalikan

FOTO BERSAMA— Staf Khusus Kepresidenan Aji Erlangga berfoto bersama dengan para pedagang usai mengunjungi Pasar Raya Padang, Kamis (21/10) malam.

PASARRAYA, METRO–Pedagang Pasar Raya Padang baru saja keda­ta­ngan tamu penting dari Staf Khusus Kepresidenan Aji Erlangga, Kamis (21/10) malam. Pada kesempatan itu mereka meminta agar pe­me­rintah pusat mengem­bikan hak mereka sebagai pemilik kartu kuning yang sah, meskipun pasar diba­ngun dengan dana APBN.

“Kamis malam kami kedatangan tamu khusus Staf Khusus Kantor Ke­sekretariatan Presiden dari Jakarta Pak Aji Erlangga bersama sejumlah rombo­ngan dari Kementerian Koperasi dan perwakilan BUMN.  Pada kesempatan itu kami meminta peme­rintah pusat mengem­bali­kan hak-hak pedagang ter­hadap kepemikan kedai kedai mereka di pasar,” sebut tokoh Pasar Raya Padang yang juga anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial, Jumat (22/10).

Ia menjelaskan, saat ini perlu diatur dengan jelas hak pakai berupa kartu kuning setelah bencana apapun yang memus­nah­kan gedung pasar. Sebab terjadi perbedaan pema­haman hukum antara pe­dagang dengan Dinas Per­dagangan yang perlu dise­lesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dari pusat.

Pembangunan gedung pasar dengan APBN pasca becana menimbulkan pole­mik soal status hak pakai­nya. Di satu sisi aturan ter­baru dengan komplek pasar dibangun menggu­nakan APBN maka hak pa­kai pe­dagang men­jadi hilang.

Sementara hak pakai itu dari dulunya dapat ditu­runkan kepada pewaris dan dapat dijual serta da­pat dijadikan agunan ke perbankan oleh pedagang. Hak pakai tersebut tidak gratis diperoleh pedagang, tetapi dibeli dengan harga yang tidak sedikit.

“Saya memberikan con­toh, Pasar Ateh Bukittinggi dan Pasar Raya Padang Blok 2, 3 dan 4 yang belasan tahun sampai saat ini status hak pakai berupa kartu ku­ningnya menjadi terkatung-katung dan pedagang sam­pai saat ini tidak menda­patkan ke­pas­tian haknya seperti sediakala dan tentu saja tidak mau menjadi pe­nyewa abadi di tempat me­reka dahulu berda­gang,” ungkap Budi.

Pedagang berpikir bah­wa pasca gempa dana pem­bangunan menggu­nakan dana darurat bencana dan tentu berharap dapat kem­bali haknya berupa kartu kuning. Di lain sisi, peme­rintah menilai begitu diba­ngun dengan dana APBN maka itu menjadi asset pemerintah dan pedagang tidak lagi punya hak dan harus menyewa seterus­nya. Polemik ini yang mesti diselesaikan dan diputus­kan di tingkat pusat agar tidak merugikan pedagang.

Sebab jika berlanjut terus pedagang ke depan­nya tidak akan punya apa-apa lagi di pasar-pasar tradisional dan pasar induk jika terjadi bencana.

“Saya meminta agar rombongan pedagang dite­rima oleh Presiden atau Menteri Perdagangan un­tuk membicarakan khusus hak-hak pedagang ke de­pan­nya jika terjadi benca­na pada kompleks perto­koan mereka dimanapun berada di Indonesia agar ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap ko­munitas pedagang itu,” ungkapnya.

Semenatra Aji Erlang­ga menyampaikan bahwa sedapat mungkin fase I sampai dengan VI, Iwapi, Pasar Raya Barat dibangun oleh pemerintah pusat de­ngan dana APBN. Sehingga tidak perlu investor yang sering menjual mahal ba­ngunan permeter. Akibat­nya, bisa tersingkir peda­gang yang bermodal pas-pasan dengan orang lain. Sementara Pasar Raya adalah universitasnya orang Minang untuk menjadi pedagang tangguh.

“Saya cukup kaget ter­nyata ada masalah mena­rik pasca gempa 30 September 2009. Kita me­minta KPP  menyurati kan­tor sekretariat Keperesi­denan dan akan mencoba mem­bawa dalam rapat khusus nantinya soal bisa diterima rombongan per­wakilan pe­dagang me­nyam­­paikan hal-hal terkait Pa­sar Raya Padang,” ujar­nya. (tin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top