Menu

Pasal 7 UUD 1945 Diamendemen, Pemilu 2024 Bisa Ditunda

  Dibaca : 59 kali
Pasal 7 UUD 1945 Diamendemen, Pemilu 2024 Bisa Ditunda
Titi Anggraini

JAKARTA, METRO–Anggota Dewan Pem­bina Perludem Titi Ang­graini menyatakan Pemili­han Umum (Pemilu) 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 UUD 1945 diamen­demen terlebih dahulu. Menurutnya, konstitusi dan Putusan Mahkamah Kons­titusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 sama sekali tidak mem­buka celah penundaan. Titi yang pernah sebagai Di­rektur Eksekutif Perkum­pulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) me­nge­mukakan hal itu men­jawab pertanyaan menyu­sul adanya wacana pe­ngun­duran waktu pemilu dari 2024 menjadi 2027.

Wacana sebelumnya mengemuka dengan ala­san pandemi COVID-19 yang melanda Tanah Air. Titi juga menyebut Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa berlaku untuk situasi pengunduran waktu pemilu. Pasal 8 ayat 3 diatur ‘Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersa­maan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Men­teri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara ber­sama-sama.

Pasal ini menyebut se­lambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Per­musyawaratan Rakyat (M­P­R) menyelenggarakan sidang untuk memilih Pre­siden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil pre­siden yang diusulkan oleh partai politik atau ga­bu­ngan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya me­raih suara terbanyak per­tama dan kedua dalam pemilihan umum sebe­lumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

“Pengaturan yang saat ini berlaku tidak membuka celah adanya penundaan pemilu, kecuali kalau pe­nundaan itu dengan cara mengamendemen Pasal 7 UUD NRI 1945,” ucap Titi.

Dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bah­wa Presiden dan Wakil Presiden memegang jaba­tan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Mungkinkah Pemilu 2024 Gunakan E-Voting

Pemberian suara se­cara elektronik (e-voting) pada Pemilihan Umum (Pe­milu) 2024 memungkinkan dilakukan. Menurut Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pra­tama Persadha, peng­gu­naan e-voting memung­kinkan untuk mengan­tisi­pasi pandemi COVID-19 yang belum pasti kapan berakhirnya. “Apalagi, su­dah ada data kepen­dudu­kan yang dimanfaatkan secara digital oleh Dire­k­torat Jenderal Kepen­du­dukan dan Pencatatan Si­pil, Kementerian Dalam Negeri,” ujar Pratama Per­sadha di Semarang, Jumat (20/8).

Ketua Tim Lembaga Sandi Negara Penga­ma­nan Teknologi Informasi KPU pada Pemilu 2014. Lem­­baga ini sekarang ber­nama BSSN. Dia me­nya­takan pendapatnya me­res­pons wacana pe­ngun­duran waktu pemilu dari 2024 menjadi 2027. Pratama le­bih lanjut me­ngatakan prak­tik e-voting memer­lukan proses. Mi­salnya, berawal di kota-kota besar yang infra­struk­turnya su­dah mapan.

Pratama memandang perlu memilih model e-voting antara langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Baca Juga: Pemilu 2024 Bisa Di­tunda Jika Pasal 7 UUD 1945 Diamendemen Hal ini me­ngingat di Amerika Serikat, misalnya, masih menye­diakan tempat khusus un­tuk e-voting.

Sementara di Estonia, pemilu elektronik disebut sebagai i-voting, terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus yang disiapkan pemerintah. Ke­mudian voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone. Menurut Pratama, dari sejarah e-voting diketahui pertama dibuat untuk mempercepat penghitungan suara. Pe­milih melakukan pilihan di TPS khusus dengan alat pilih dan hitung elektronik. Hasil pemilu bisa diketahui langsung pada hari yang sama atau sehari sete­lah­nya. Dengan adanya pan­demi, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat inter­net. Yakni bisa dengan PC mau­pun smartphone pemilih.

Hal ini yang lebih rumit dan membutuhkan penga­manan sistem yang lebih maju (advance). Pratama lantas bertanya apakah memungkinkan dalam jang­ka waktu 3 tahun ke depan Indonesia mampu menyiapkan infrastruktur terkait dengan e-Voting? Menurutnya, hal itu ter­gantung pada model e-Voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan uji coba yang sudah siap se­cara infrastruktur. “Prin­sipnya bisa. Hanya secara regulasi di DPR ini yang akan memakan waktu la­ma. Soal teknis tek­nologinya, sebenarnya tidak menghabiskan ba­nyak waktu,” katanya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BP­PT), kata dia, sudah me­miliki teknologi e-voting. Bahkan, pada 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa di Tanah Air. Namun, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-Voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat sua­ra dan mempercepat hi­tungan karena tidak ada hitung manual. Model ini, menurut Pratama, nan­tinya bisa dilengkapi de­ngan teknologi voting via internet. (jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional