Menu

Paripurna Ranperda Agam Pertanggung jawaban APBD 2020, Kenaikan Silpa Capai Rp11 Miliar Dipertanyakan

  Dibaca : 603 kali
Paripurna Ranperda Agam  Pertanggung jawaban APBD 2020, Kenaikan Silpa Capai Rp11 Miliar Dipertanyakan
SAMPAIKAN PANDANGAN—Tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di DPRD Agam.

AGAM, METRO–Tujuh Fraksi DPRD Agam sampaikan padangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 pada Rapat Paripurna DRPD Agam di Aula Utama DPRD Agam,  Senin (14/6)  Rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2020 dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman di­dampingi Wakil Ketua Marga indra putra dan dihadiri Bupati Agam yang diwakili Sekdakab Drs.Martiaswanto, Forkopimda, Kepala OPD dan seluruh anggota DPRD Agam

Dalam penyampaianya, fraksi Gerindra yang dibacakan Nesi harmita,ST memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah berserta jajaran atas pencapian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 BPK RI Perwakilan Sumatera Barat untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

“Ini membuktikan bahwa Pemda betul-betul serius me­ngelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap dengan adanya pencapian seperti ini menjadi motivasi untuk ke depanyan dan bisa dipertahankan dan di tingkatkan,” jelas Nesi.

Di samping itu selama anggaran 2020 pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar 98,59 persen.”Nah yang menjadi pertanyaan kami dari Fraksi Gerindra bagaiman penjelasan pemerintah daerah di masa pandemi ini,di mana semua pen­dapatan masyarakat menurun dan ekonomi terpuruk, namun Agam justru berhasil merealisasikan,” ujar  Nesi.

“Terkait dengan penggu­naan anggaran dalam penangganan Covid-19, kami meminta penjelasan lebih detail.Terkait masalah tagihan PJU yang mencapai lebih kurang Rp1,5 miliar pertahunya, kami menilai tagihan tersebut cukup besar, maka dari itu fraksi Gerindra meminta data yang lebih rinci tentang tagihan PJU yang harus dibayarkan pemerintah daerah setiap tahunya,” ujar Nesi.

Fraksi PKS Safrudin men­cermati sejauh mana tingkat kemiskinan yang ber­kurang dengan stimulan APBD, berapa tingkat pengganguran diatasi serta apakah semua jenis pelayanan sudah memenuhi standar pelayan. ”Terkait laporan pelaksamaan keuangan dan laporan keterangan pembangu­nan menjadi alat ukur sekaligus cermin kinerja atas upaya Pemda dalam merealisasikan rencana dan realisasinya,” ujar Safrudin.

Secara substantif laopran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2020 berupa Laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, La­poran Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Peubahan Ekuitas.

Sementara Fraksi Demok­rat-Nasdem Syahruddin menyampaikan, Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan ama­nat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang diusulkan anggota DPRD. Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana rapat terakhir antara Banggar dengan TAPD bahwa Pokir DPRD segera dilaksanakan.

Di samping itu Fraksi PAN yang disampaikan Antonis SHI menyebutkan, kenaikan angka Silpa mencapai Rp11 miliar lebih, walaupun dipengaruhi sissa anggaran penangganan Covid-19, dari sini dilihat adanya kegagalan di aspek perencanaan sehingga pelaksanaan tertunda.

Selain itu untuk lebih trans­paran dan mudah dipahami, mohon juga rincian secara persentase dari 93,59 persen belanja daerah yang terealisasi yang digunakan untuk 4 hal yang tertuang dalam nota pengantar. Yakni pertama Belanja operasi, kedua belanja modal, ketiga belanja tidak terduga keempat belanja transfer

Fraksi Golkar Fairisman DT Piranggo menyeutkan, terjadi penurunan nilai aset disebabkan penghapusan aset akibat rusak berat dan hibah kepada pihak lain senilai Rp.60.727.377.032,13 mohon penjelasan apa saja aset aset tersebut dan dihibahkan kepada pihak lain, siapa pihak lain tersebut.

Yopi Eka Anroni  dari Fraksi PPP menyampaikan, untuk pembahasan rinci pertanggung jawaban APBD ini, fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mengusulkan untuk membentuk pansus mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah

Terakhir Fraksi PBB dan Hanura Berkarya yang disampaikan M Ater DT Manambun menyebutkan,  pengelolan BUMD selama ini masih ku­rang efektif dan efisien. Untuk itu ke depanya disarankan agar lebih efektif dan efisein lagi.

Terkait langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk menaikan PAD mohon penjelasanya. Soal realisasi pajak daerah tidak mencapai 100 persen, hanya 86,01 per­sen mohon penjelasanya. “Di­tambah saat sekarang ini kita sedang dilanda masa pandemi semenatara sisa anggaran penanganan Covid-19 malah berlebih.Apa perma­salahanya mohon dijelaskan,” ujar Ater. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional