Close

Pandemi Covid-19 Berdampak Perubahan Regulasi, Hansastri: AAIPI Sumbar Perlu Cepat Beradaptasi 

PEMBUKAAN KONFERENSI— Sekdaprov Sumbar, Hansastri saat membuka Konferensi Wilayah AAIPI Provinsi Sumbar, tahun 2021 di Padang, Kamis (16/9).

PADANG, METRO–Auditor Intern Pemerintah perlu cepat beradaptasi dengan mengikuti perkembangan perubahan re­gulasi, apalagi dimasa pandemi yang mengharuskan banyaknya perubahan tatanan.

“Saat ini kita dihadapkan pada perubahan kondisi yang terus menerus dan berlangsung cepat. Mulai dari perubahan akibat pan­demi Covid-19, yang me­micu perubahan tatanan kehidupan baru, kebijakan dan regulasi, teknologi, lingkungan serta penye­sua­ian terhadap tujuan dan target-target yang telah direncanakan organisasi,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Han­sastri saat membuka Kon­ferensi Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Provinsi Sumbar, tahun 2021 di Padang, Ka­mis (16/9).

Acara tersebut me­ngam­bil tema “Sinergi Pe­nga­wasan Antar APIP Da­lam Rangka Mengawal Akun­tabilitas Keuangan Ne­gara/Daerah”.

Hansastri mengatakan, penyesuaian tersebut me­nun­tut instansi pemerintah melakukan perubahan ren­cana strategis dan tata ke­lola organisasi, untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Setiap organisasi pe­me­rintah juga dituntut mampu menunjukkan arti penting instansi tersebut di tengah-tengah lingkungan peme­rin­tahan, serta di masya­rakat dengan cara terus memberikan kontribusi positif melalui kinerjanya.

Kepentingan pengguna (user oriented) dan para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders), ti­dak terkecuali dengan ke­be­ra­daan Aparat Penga­wasan Internal Pemerintah (APIP) baik yang di pusat maupun daerah.

APIP diharapkan kontri­bu­sinya dalam mengawal pe­merintah dalam men­capai tujuan seiring de­ngan perubahan kondisi yang terjadi.

Seiring dengan peru­bahan tersebut diharapkan peran APIP lebih efektif, yaitu dalam wujud mem­berikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tu­juan penyelenggaraan tu­gas dan fungsi instansi pe­merintah (assurance activities).

Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan penga­wa­san yang dapat membe­rikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Antara lain melalui audit kinerja untuk memberikan saran perbaikan tata kelola yang lebih baik ataupun kegiatan assurance lain­nya. Sehingga pemangku kepentingan merasakan manfaat yang besar dari keberadaan APIP di tengah mereka.

Memberikan peringa­tan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risi­ko dalam penyeleng­ga­raan tugas dan fungsi in­stansi pemerintah (anti corruption activities).

APIP diharapkan mem­berikan saran pada saat kegiatan sedang ber­lang­sung. Sehingga meng­hin­darkan kerugian atau pe­nyimpangan yang lebih be­sar untuk itu APIP agar bekerja lebih professional dan peka terhadap per­ma­salahan negara yang ber­sifat dinamis. Serta tidak lupa pula untuk meng­edu­kasi upaya pencegahan ko­rupsi pada semua bi­dang.

Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyeleng­ga­raan tugas dan fungsi in­stansi pemerintah (consulting activities).

APIP diharapkan men­jadi bagian dari solusi dan menjadi trusted advisory atau pemberi saran yang terpercaya bagi per­ma­salahan yang dihadapi pe­mangku kepentingan. Nis­caya dengan peran ini APIP senantiasa ditunggu kebe­radaannya.

Agar perannya tetap relevan dengan tugas-tu­gas pemerintahan, APIP harus beradaptasi dengan perubahan dan senantiasa menyelaraskan perannya dengan tujuan peme­rin­tah.

Sejalan dengan hal ter­sebut, APIP harus melak­sa­na­kan proses mana­je­men strategis audit intern. Manajemen strategis yang baik diperlukan untuk men­jaga keseimbangan antara biaya dan manfaat. Serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tata kelola kepem­erin­ta­han, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Melalui konferensi ini di­harapkan langkah-lang­kah yang konkrit dalam upaya peningkatan kapa­bilitas APIP sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan keper­ca­yaan public.

Serta sebagai penga­was internal, APIP dapat berperan aktif dalam men­dukung setiap keputusan Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah agar dapat mengatasi seluruh tantangan yang ada dan mewujudkan pemerintah yang bersih.

Pembentukan pengu­rus wilayah AAIPI yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini, merupakan wa­dah bagi APIP untuk membahas program-program kerja terkait pening­ka­tan mutu pengawasan.

Kegiatan ini juga seba­gai sarana yang tepat un­tuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara APIP, agar dapat saling padu dan harmoni dalam men­jalankan program-pro­­­­gram kerja penga­wa­san.

“Saya berpesan ke­pada siapapun yang nanti­nya terpilih menjadi pe­ngu­rus, agar dapat men­jalankan kepengurusannya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung ting­gi profesionalitas,” harapnya.

Turut hadir pada acara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar, In­spektur Provinsi/Kabupa­ten/Kota di wilayah Pro­vinsi Sumbar, Inspektur Pengawas Daerah pada Kepolisian Daerah Sumbar, Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kepala SPI Unversitas Andalas, Universitas Ne­geri Padang, Unversitas Islam Negeri Padang. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top