Close

Pandemi, Capaian Pendapatan Daerah Baik di Limapuluh Kota

SIDANG PARIPURNA— Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menghadiri sidang paripurna di DPRD.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Kendati dibayang-ba­yangi melemahnya pertumbuhan ekonomi terdampak pandemi Covid-19, Kabupaten Limapuluh Kota mampu membukukan kenaikan pendapatan daerah pada Tahun 2021.

Dari target pendapatan daerah Rp 1,323 triliun terealisasi sebesar Rp 1,260 triliun (95,29 %), namun di­bandingkan de­ngan tahun 2020, terjadi peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 4,24 persen. Di sisi lain, kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota  pa­da tahun 2021 untuk ketujuh kalinya memperoleh prediket tertinggi Wajar Tanpan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keua­ngan  (BPK) Republik Indonesia.

“Peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 4,24 persen atau sebesar Rp 51 miliar lebih berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan trans­fer, dan lain-lain pendapatan yang sah,” ujar Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo.

Terjaganya peforma pendapatan daerah, merupakan bagian dari  Nota Laporan Pertanggungja­waban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP­BD) Tahun 2021 yang disampaikan oleh Bupati Li­mapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro pada Sidang Paripurna Dewan Perwa­kilan Rakyat Daerah (DP­RD) Kabupaten Limapuluh Kota di Rua­ngan Si­dang Utama Kantor DPRD, Senin (6/6).

Rapat paripurna di­pimpin Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar. Tampak hadir, Ketua DPRD Deni, Asra, unsur Forkopimda, asisten, para kepala perangkat lingkup Pemkab Limapuluh Kota.

Selanjutnya Bupati Safaruddin mengatakan pe­laksanaan APBD 2021 da­lam suasana darurat dan melemahnya petumbuhan ekonomi, yang berdam­pak secara global dan nasional, termasuk Kabupa­ten Limapuluh Kota. Di sisi lain, LPP APBD merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintahan daerah sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksa­naan pertanggungjawaban APBD beserta Laporan Ke­uangan kepada DP­RD se­lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lima­puluh Kota atas penyampaian Nota LPP APBD 2021 sesuai jadwal. Nota tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Limapuluh Kota sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah. Di segi lain, DPRD juga  menyampaikan peng­hargaan kepada Bupati Safaruddin dan jajaran atas prediket WTP BPK-RI. “Kita menyampaikan ap­resiasi kepada Bupati di masa setahun kepemimpinannya  dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 yang mendapat penilaian WTP dari BPK, dan ini untuk ketujuh kali­nya kepada Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Syamsul Mikar.

Lebih lanjut dalam notanya, Bupati Safaruddin menyampaikan terdapat realisasi sebesar 93,77 persen dari segi Belanja dan Transfer. Yang secara akuntansi terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transer dan Belanja Tak Terduga. Dari target Rp 1.350 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 1.266 triliun. Sementara itu, dari segi Belanja Modal terealisasi sebesar 88,20 persen setara Rp 147 miliar lebih. Seusai pe­nyampaian nota, Bupati Safaruddin secara sim­bolis menyerahkan dokumen Nota LPP APBB 2021 kepada Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, didampi­ngi unsur pimpinan DPRD lainnya serta unsur Forkopimda. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top