Close

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Sumbar 2022, DPRD Soroti Sejumlah Persoalan

PARIPURNA--Rapat paripurna paripurna DPRD Sumbar terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumbar 2022 dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selasa (19/10).

PADANG, METRO–DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Pro­vinsi Sumbar 2022 dan pe­ngambilan keputusan terhadap Ranperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selasa (19/10).

 Paripurna dipimpin Wa­kil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo. Hadir Gubernur Sumbar, H Mahyeldi Ansharullah. Da­lam paripurna tersebut dalam pendangan umumnya frasksi-fraksi me­nyam­paikan pendapat dan masukannya bahkan mempertanyakan.

Seperti Fraksi Gerindra yang mempertanyakan anggaran penanganan pan­­demi, rendahnya angka vaksin Covid-19 di Sumbar dan juga tentang konsolidasi pemprov dengan pemerintah tingkat kabupaten/kota dalam pena­nganan pandemi.

Selai itu Fraksi Gerindra juga menyoroti pe­ningkatan angka kemiskinan maupun  pengangguran, penurunan dana alokasi khusus, kualitas pelayanan publik dan tingginya ang­ka stunting di Sumbar. Fraksi Gerindra juga memberi masukan agar peme­rintah fokus pada pemba­ngunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pe­layanan publik serta me­ngevaluasi ASN eselon 3 dan 4 sebagai bagian dari penyegaran di lingkungan pemprov Sumbar.

Sedangkan Fraksi PKS mempertanyakan kelanjutan jalan tol Padang – Pekanbaru, bentuk kemitraan eksekutif dan legislatif, program prioritas terkait ABBSBK. Fraksi PKS mengapresiasi upaya pening­katan pendapatan daerah namun tetap memberikan masukan kepada pemprov agar meningkatkan pe­ngelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Fraksi Demokrat mempertanyakan strategi 4 pilar program unggulan oleh Pemprov Sumbar. Selain itu juga menyoroti kelanjutan pembanguan stadion utama, gedung kebuda­yaan dan jalan di Pantai Padang. Fraksi ini memberikan masukan agar pem­prov mengoptimalisasi aset daerah dan pena­nganan bencana banjir dan longsor yang kerap me­nimpa Sumbar belakangan ini.

Fraksi PAN memberikan pandangan umumnya meminta pemerintah dae­rah untuk memberi terobosan dalam mengem­bang­­kan sektor pertanian, mengevaluasi kinerja BU­MD, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan pemukiman.

Fraksi Golkar mempertanyakan banyak hal terkait RAPBD 2022. Terutama terkait naiknya belanja da­erah, penyertaan modal pada Bank Nagari, kondisi fasilitas SMA/SMK Negeri unggul di Sumbar, dan terobosan di bidang pertanian, industri maupun um­km. Selain itu Fraksi Golkar juga memberi masukan kepada pemprov untuk merehabilitasi Museum Adityawarman, melaksanakan pungutan retribusi terhadap kantin SMA/SMK Negeri, serta selektif da­lam menerima pindahan pegawai dari kabupaten/kota.

Sedangkan Fraksi PPP–Nasdem menyoroti kemungkinan penurunan dana transfer pusat, pelayanan bpjs dan rumah sakit, ke­lanjutan pembangunan tol Padang- Pekanbaru, pe­nanganan pandemi covid serta SDM bidang tata usaha SMA/SMK Negeri di Sumbar. Fraksi ini juga mengingatkan pemprov terkait pembangunan dan perawatan gerbang perbatasan provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lainnya.

Fraksi PDIP dan PKB meminta agar BUMD yang tidak memberikan deviden agar dikelola oleh pihak ketiga dan meningkatkan sarana prasarana publik di kabupaten tertinggal. Fraksi ini juga memberikan apresiasi terhadap kinerja eksekutif dalam upaya me­ningkatkan pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Sum­bar  Indra Datuak Rajo Lelo sekaitan dengan APBD 2022 dia menyatakan apa yang diajukan gubernur sama dengan KUA-PPAS dan telah disepakati DPRD dengan Pemprov Sumbar. Adapun anggaran tersebut di antaranya,proyeksi pen­dapatan daerah ditargetkan Rp 6,612 triliun yang bersumber dari PAD, dengan target Rp 2,501 triliun, pendapatan transfer Rp 4,033 triliun, serta penda­patan daerah yang sah Rp 76, 996 miliar.

Semetara itu, rencana belanja daerah diproyeksi sebesar Rp 6,842 triliun, terdiri dari belanja operasio­nal Rp 4,956 triliun, belanja modal Rp 847,4217 miliar. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top