Menu

Pandangan Umum Fraksi Ranperda Kota Sawahlunto Anggaran 2020, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Dipertanyakan

  Dibaca : 96 kali
Pandangan Umum Fraksi Ranperda Kota Sawahlunto Anggaran 2020, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Dipertanyakan
PANDANGAN UMUM— Fraksi PKPI Masril membacakan pemandangan umum Fraksi PKPI untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Sawahlunto tahun 2021.

SAWAHLUNTO, METRO–DPRD Sawahlunto meng­gelar sidang paripurna me­ngenai Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ran­perda) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020, Jumat (2/7).

Yang paling menonjol dari persidangan tersebut adalah pertanyaan Fraksi PKPI  yang dibacakan Masril. Menurut Fraksi PKPI  Sawahlunto sudah meraih opini WTP, namun ada kelemahan berdasar­kan surat BPK No: 87/S-HP/XVIII.PDG/05/2021 tang­gal 7 Mei 2021. Surat BPK menyebutkan, beberapa kelemahan, pembayaran tambahan penghasilan pegawai tidak sesuai ke­ten­tuan sebesar Rp1.600.­350.000.

Kesalahan pengang­garan pada belanja modal sebesar Rp. 1.410.790.000,  dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 706.­533.200  dan kelebihan pembayaran atas keku­rangan volume lima paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta jalan, pada empat OPD sebesar Rp. 268.­359.­242,22. Masril sebagai wakil Fraksinya meminta kejelasan Walikota Sa­wah­lunto.

Selanjutnya Masril ju­ga meminta penjelasan faktor-faktor apa yang menyebabkan, APBD bisa mengatakan SiLPA. De­ngan angka surplus se­besar Rp32.594.205.826,77 setelah ditambahkan pem­bia­yaan netto menghasil­kan SiLPA tahun 2020 se­be­sar Rp. 44.069.104.­695­,58. Kondisi ini bisa men­ja­dikan multi tafsir ter­hadap pengelolaan ke­uangan Pemerintah Kota Sawah­lunto selama ta­hun 2020.

Disini FKPI mengung­kapkan catatan penting­nya mengenai beberapa hal. Apa langkah strategis dan langkah teknis yang sudah dilakukan jajaran pemerintah daerah ter­hadap komunikasi dan koordinasi yang sudah dilakukan dengan pihak Kementerian Sosial, Ke­men­terian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, PT. KAI, PT. MIND ID, PTBA dan lainnya, jangan pertemuan itu tidak ada tindak lanjutnya.

Selanjutnya masih dite­mukan OPD-OPD masih terkendala teknis dalam pelaksanaan anggaran, sehingga tidak terlaksa­nanya program dan ke­giatan yang sudah diren­canakan. Berdasarkan kun­jungan ke lapangan desa/kelurahan terlihat kurang responsif  desa dan kelu­rahan terhadap kondisi yang terjadi ditengah ma­sya­rakat.

Masril juga menying­gung OPD kegiatan infra­struktur untuk benar-be­nar bertanggungjawab mengelola kegiatan terse­but, paket mulai dari pe­ren­canaan, pelaksanaan dan pengawasan diserah­kan kepada pihak kon­sultan, OPD terkait juga harus mengawasi secara ketat proses tersebut. Ditambah lagi mengenai kualitas pembangunan infrastruktur, seperti Pus­kesmas Talawi, karena terlalu menilai dan per­caya kontraktor nasional lebih baik sehingga penga­wasan lemah. Sehingga tidak sesuai dengan kua­litas yang diharapkan. OPD terkait diminta mem­berikan peluang dan ke­sem­patan untuk kontrak­tor lokal mengelola ke­giatan Infrastruktur Kota. (pin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional