Menu

Padang Masuk 45 Daerah Menerapkan PPKM Level 4 hingga 8 Agustus,  Gubernur Minta Tambahan 800 Ribu Vaksin

  Dibaca : 153 kali
Padang Masuk 45 Daerah Menerapkan PPKM Level 4 hingga 8 Agustus,  Gubernur Minta Tambahan 800 Ribu Vaksin
DANG, METRO Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada pemerintah pusat.

PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Ba­rat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta duku­ngan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada peme­rintah pusat. Permintaan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bi­dang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Sabtu (24/7).

“Kita sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis vak­sin. Sekarang sudah di­penuhi 30,7 ribu dosis. Ka­mi berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar,” kata Mahyeldi, saat rapat terkait pe­nerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatam Ma­syarakat (PPKM) Level 4 di luar Jawa dan Balidi Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi.

Mahyeldi mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah me­ningkat signifikan. Sementara ketersediaan vaksin sudah menipis. Bahkan sebelumnya sempat kosong. “Karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin di Sum­bar agar health immunity bisa tercapai,” kata­nya.

Terkait Kota Padang yang masih masuk dalam daerah penerapan PPKM Level 4, Mahyeldi mengatakan, pihaknya akan te­rus berupaya untuk memperbaiki indikator cakupan penanganan Covid-19 agar daerah itu segera bisa diturunkan level asesmentnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di rumah sakit (RS) untuk kebutuhan pa­sien Covid-19. Sehingga, persentase keterisian tempat tidur pasien atau BOR bisa diturunkan.

Selain RS, Pemprov Sumbar juga sudah mela­kukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di Asrama Haji Padang. “Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator pena­nganan Covid-19 di Suma­tera Barat,” ujarnya. Sementara itu distribusi bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan Bulog juga mulai dilakukan untuk membantu meringankan beban ma­syarakat yang terdampak pandemi.

Padang Terapkan PP­KM Level 4

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada 45 daerah pada 21 provinsi yang akan dilanjutkan penerapan PPKM Level 4 pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021.

Daerah itu diantaranya, Kota Bengkulu di Bengkulu, Kota Jambi di Jambi, Kalimantan Barat (Kota Pontianak), di Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin kemudian juga beberapa kota di Kalimantan Timur dan Ka­limantan Utara.

Di Bangka Belitung Ko­ta Bangka Barat Belitung dan Belitung Timur, Kepulauan Riau di Batam dan Tanjungpinang, di Provinsi Lampung Kota Bandar Lam­pung.

Pekanbaru di Riau, Pa­dang di Sumbar, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Sumatera Selatan dan beberapa dae­rah lainnya.

Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial work from home (WFH) 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen.

Restoran  dan cafe seluruhnya hanya melayani “take away”, mal tutup 100 persen kecuali untuk a­potek dan toko obat. Beribadah di rumah, kegiatan sosial budaya juga masih dilarang.

Sedikit perbedaan untuk penerapan kali ini ped­agang kaki lima dan PKL diberikan keringanan untuk bisa buka dengan pe­ne­rapan protokol kesehatan dan waktu yang dibatasi. Pasar tradisional juga bo­leh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengupayakan memanfaatkan APBN untuk membantu masya­rakat terdampak. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 melalui bantuan sosial dan program pendorong perekonomian.

Ia menyebut puluhan juta masyarakat dibantu melalui APBN dalam beberapa skema diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Ban­tuan Sosial Dana Desa, Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 dan 900  VA, subsidi kuota belajar hingga bantuan beras Bulog.

Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masya­rakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh di Menteri Keua­ngan, Menteri Kesehatan, Perwakilan Mendagri, Perwakilan Kapolri, Panglima TNI dan Kejaksaan Agung, dan para seluruh Gubernur serta Bupati, Wali Ko­ta. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional