PADANG, METRO–Kuasa hukum tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan tersangka usai diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Bupati Pesisir Selatan mengatakan, kliennya akan kooperatif terhadap proses hukum berikutnya.
Ketiga oknum ASN tersebut masing-masing berinisial NF (staf), DS (staf), dan DY (fungsional). Dalam OTT tersebut Polres Pesisir Selatan juga mengamankan satu orang rekanan yakni berinisial J yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Klien tidak akan melarikan diri atau merusak barang bukti,” ungkap Suharizal selaku Kuasa Hukum Tiga Oknum ASN tersebut melalui keterangan tertulis kepada wartawan Jumat (29/4).
Disamping itu, lanjut Suharizal, ketiga kliennya itu juga telah melaporkan gratifikasi jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah ini ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
Hal ini Ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberasan Korupsi Nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi. “Jadi ada kewajiban Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut melapor ke KPK melalui Inspektorat di daerah paling lambat 10 hari sejak diterima,” sebut Suharizal.
Untuk itu, Suharizal berharap pemberian sanksi administrasi terhadap ketiga kliennya ini dapat dijadikan dasar pembenar untuk tidak melanjutkan proses hukum berikutnya.
“Berapa biaya yang akan dikeluarkan negara untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan, sementara dugaan gratifikasinya hanya Rp 4,5 juta,” ucap Suharizal.
Untuk itu, menurut Suharizal, sanksi administrasi akan lebih memenuhi asas manfaat. “Barangkali sanksi administrasi akan lebih memenuhi asas manfaat dalam penegakkan hukum atas ketiga klien saya ini,” kata Suharizal.
Seperti diketahui, OTT dilakukan Polres Pesisir Selatan pada Rabu (20/4) di Ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Bupati Pesisir Selatan. Dalam OTT tersebut, Polres Pesisir Selatan mengamankan barang bukti Rp 4,5 juta.
Setelah melakukan penyelidikan dalam beberapa hari, ketiga oknum ASN dan satu orang rekanan tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara pihak rekanan diancam dengan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 dengan ancaman minimal 1 tahun serta maksimal 5 tahun penjara.
Untuk menghormati hak tersangka, keempat tersangka tidak ditahan. Hal ini sesuai jaminan kuasa hukum masing-masing tersangka untuk tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Makanya kita kabulkan permintaan dari hukum para tersangka untuk penangguhan penahanan,” sebut Kasat Reskrim Polres Pessel, AKP Hendra Yose, Selasa (26/4). (hen)
