Orang Tua Berharap Siswa Belajar ke Sekolah di Kota Padang, Habibul: Semua Tergantung Level

SUDIRMAN, METRO–Hingga kini siswa di Kota Padang masih belajar during dengan cara me­nger­jakan tugas-tugas yang dikirim guru melalui HP. Kepala Dinas Pendi­dikan Kota Padang, Habibul menjelaskan, belum ada tanda-tanda PBM tatap mu­ka diberlakukan lagi.

“Untuk saat sekarang masih during. Karena ka­sus Covid-19 di Kota Pa­dang belum aman,” terang Habibul,” Senin (30/8).

Kota Padang nanti baru akan mengambil kebijakan untuk belajar di sekolah setelah level penularan virus corona menurun. “Se­karang semuanya tergan­tung level. Kalau menurun dan memungkinkan kita akan mulai lagi belajar di sekolah. Tapi untuk seka­rang masih belum,” tan­das­nya.

Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih ba­nyak keluhan dari murid-mu­rid yang tidak paham de­ngan belajar during. Ka­rena dalam proses ini, guru tidak menerangkan pela­jaran pada siswa. Mereka hanya menyuruh murid mengerjakan tugas dan kemudian disuruh di­an­tarkan ke sekolah.

“Sampai bilo mah mo­de iko. Anak ndak ado ma­nga­rati soal pelajaran. Ka­dang nyo maleh mangara­joan, karena ndak manga­rati,” keluh Murdiana (40), salah seorang orangtua murid.

Ia berharap PBM lang­sung segera diberlakukan, sehingga anak-anak bisa lebih mengerti dengan pela­jaran mereka. Dengan bela­jar during, anaknya banyak yang tidak paham dengan materi pembe­laja­ran.

“Kadang anak-anak le­bih banyak bermain di luar. Ada soal yang tidak di­menger­ti dan mereka pa­ha­mi. Kami berharap anak-anak bisa kembali belajar di sekolah,” lugas­nya.

Ketua DPRD Kota Pa­dang, Syafrial Kani me­minta kepada Disdik me­nyesuaikan dengan kondisi daerah soal PBM Tatap Muka. Jika sebagian zona sudah aman, terapkan dan tentu harus mengutama­kan prokes.

Ia melihat saat seka­rang kesadaran masya­rakat mematuhi aturan sangat jauh dari apa yang diharapkan. Masih banyak warga yang tidak mau me­makai masker saat ber­aktivitas di luar rumah.

“Ini perlu kerja keras wali kota merangkul war­ga­nya. Agar kasus corona landai dan aktivitas warga tidak dibatasi lagi. “Kita berharap Pemko tegas da­lam hal prokes yang di­abaikan warga dengan mem­­beri sanksi,” tegas­nya. (tin/ade)