Menu

Operasi Yustisi di Pasar Pagi Tabing, Tak Bermasker, 23 Warga Disanksi

  Dibaca : 148 kali
Operasi Yustisi di Pasar Pagi Tabing, Tak Bermasker, 23 Warga Disanksi
DIBERI SANKSI— Tidak memakai masker, sejumlah warga diberikan sanksi oleh Tim gabungan operasi yustisi Satpol PP dan Polresta Padang, Jumat (2/10).

TAN MALAKA, METRO
Tim gabungan operasi yustisi Satpol PP dan Polresta Padang kembali menindak masyarakat yang tidak pakai masker, Jumat (2/10). Kali ini tim gabungan menyasar Pasar Pagi Tabing di Kecamatan Kototangah. Operasi yustisi ini setiap hari dilakukan oleh petugas dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Sumbar, khususnya di Kota Padang. Perlu langkah pengawasan yang ketat sehingga masyarakat disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan diberi sanksi kerja sosial.

“Mereka yang tidak memakai masker disanksi dengan kerja sosial, hari ini (kemarin) 23 pelanggar disanksi petugas,” ujar Kasatpol PP Padang, Alfiadi.

Ia menjelaskan bahwa masker itu melindungi si pemakai dan orang lain dari penularan Covid-19. Maka masker harus menjadi budaya masyarakat untuk terhindar dari penularan virus ini. “Penerapan sanksi sesuai Perwako bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat,” ucap mantan kepala Bapenda Padang ini.

Diketahui, hingga saat ini Kota Padang masih dalam berstatus zona merah dengan tingkat penularan yang tinggi dengan adanya klaster baru dari berbagai tempat. Oleh karena itu, maka perlu diperketat pengawasan terhadap protokol kesehatan.

“Tentu budaya bermasker dan selalu menjaga jarak serta menjaga kebersihan adalah upaya pencegahan memutus rantai penularan. Kita berharap Kota Padang kembali ke zona hijau maka diharapkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” harapnya.

Sanksi Kurungan
Sementara itu, warga Kota Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya harus lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya Perda tentang Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) sudah disetujui Mendagri dengan Nomor registrasi 6-124/2020.

Perda ini juga telah diundangkan pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 187. Sehingga ketentuan sanksi adminsitrasi dan pidana kurungan yang ada dalam Perda No. 6 tahun 2020 ini, sudah bisa diberlakukan. Perda No.6 tahun 2020 tentang AKB mengatur tentang sanksi denda dan pidana kurungan bagi warga yang melanggar disiplin protokol Covid-19.

“Masyarakat diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat memimpin rapat Sosialisasi Perda AKB di Aula Kantor Gubernur, Kamis (1/10).

Sedangkan teknis pelaksanaan penerapan sanksi berdasarkan Perda tersebut terangnya, dilakukan oleh Satpol PP bersama pihak kepolisian dan TNI. Sehingga nantinya Perda ini benar-benar dapat menegakkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Sumbar.

“Perda ini harus benar-benar ditegakkan, agar bisa memutus mata rantai Covid-19. Kuncinya kita harus disiplin patuhi protokol,” tegasnya.

Irwan menambahkan, Perda ini juga sebagai upaya menekan konflik yang terjadi sebagai dampak langsung atau tak langsung dari pandemi Covid-19. Jika warga tak ingin kena Covid-19 atau tidak mau dikenakan sanksi pidana atau denda maka harus patuhi protokol kesehatan.

Irwan juga mengajak Pemko/Pemkab untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2020. Saat sosialisasi, hendaknya Pemko/Pemkab menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Irwan mengungkapkan, Sumbar merupakan daerah pertama di Indonesia yang melahirkan perda penanganan Covid-19 ini. Perda AKB ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 dengan memperhatikan UU Nomor 12 tahun 2011 dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.

“Harapan kita masyarakat betul-betul memahami Perda ini. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa dipidana, setidaknya penjara selama dua hari,” tandas Irwan.

Sanksi pidana itu diberikan setelah pelanggar tak mengindahkan sanksi sosial yang dijatuhkan oleh petugas. Seperti sanksi administratif bagi warga yang kedapatan tak menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Penerapan sanksi dilaksanakan secara bertingkat diawali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi, terakhir sanksi pidana.

“Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Kita berharap masyarakat dapat memahami dan disiplin memakai masker dan menjaga jarak,” harapnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional