Menu

Ombudsman Temukan Indikasi Pemalsuan SKD

  Dibaca : 230 kali
Ombudsman Temukan Indikasi Pemalsuan SKD
Yefri Heriani

SAWAHAN, METRO
Ombudsman menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasinya pemberikan keterangan alamat atau domisili palsu, yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisi (SKD) yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur.

Masyarakat merasa ada pergerakan yang aneh, dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat website PPDB Sumbar khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang.

“Mereka yang tadinya lolos, tiba-tiba gagal lolos, atau terlempar dari zona terdekat. Penyebabnya adalah, ada sekitar 20 lebih SKD yang masuk. Dan SKD itu, secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani.

Ia menambahkan, indikasi yang dilaporkan misalnya, ada yang menerangkan tinggal dekat dari SMAN 1 Padang di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut pelapor, sebenarnya mereka berdomisili ada yang di Gantiang, Gunung atau Ngalau.

“Indikasi tersebut telah diteruskan ke Disdik Sumatera Barat. Dan pada Kamis (9/7), kami dapat penjelasan dari Ketua PPDB Pak Suryanto, mereka yang terindikasi pemberikan keterangan atau SKD palsu tersebut kelulusannya telah dibatalkan,” ujar Yefri.

Ia mengungkapkan, bahwa dari penjelasan Suryanto, pemerintah daerah juga komit untuk membatalkan agar seleksi PPDB ini dapat dilaksanakan dengan jujur. Bahkan, Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdik Sumbar untuk menjelaskan masalah ini.

Yefri menyebutkan, bahwa tidak hanya di Padang Panjang, sebagian masyarakat juga melaporkan indikasi yang sama terjadi di Padang. Masyarakat mengeluh, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD. Anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit.

“Di SMA 1 Padang misalnya, setelah dilakukan verifikasi ke lapangan dan ditanya ke tetangga, namun tetangga tak mengenal sang anak. Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah. SKD juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa,” tukasnya.

Hal yang sama terang Yefri, juga terjadi di SMA 10 dan SMA 3. Semua data dan indikasi pemalsuan tersebut, telah diserahkan ke sekolah/Disdik Sumbar untuk diverifikasi.

“Ombudsman sendiri masih bekerja untuk mememeriksa pengaduan masyarakat tersebut. Kami sendiri khawatir, dengan penyimpangan moral seperti ini. Namun, inilah tantangan yang harus dibuktikan,” bebernya.

Jika terbukti ungkapnya, sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri, maka terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Disdik Sumbar sendiri telah berkomitmen akan membatalkan kelulusan siswa, walaunpun telah dinyatakan lolos,” ujarnya. (uki)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional