JATIM, METRO–Selama lima jam, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Kamis (20/10). Dia dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan tragedi Kanjuruhan.
Iriawan alias Iwan Bule keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 18.00. Dia didampingi Ahmad Riyadh, ketua Tim Investigasi Tragedi Kanjuruhan PSSI.
Iwan Budianto, wakil ketua umum PSSI, yang juga diperiksa keluar setengah jam kemudian.
Iwan Bule enggan mengomentari pemeriksaan yang dijalaninya. Dia hanya menyebutkan tidak bisa memenuhi panggilan pertama pada Selasa (18/10) karena harus mengikuti rapat di Kuala Lumpur, Malaysia. “Untuk materi pemeriksaan, bisa ke juru bicara kami,” ujarnya sembari buru-buru masuk ke mobil.
Riyadh mengatakan, Ketum PSSI mendapat 45 pertanyaan dari penyidik. Di antaranya, terkait dengan struktur, peran, dan tugas PSSI dalam memprogram pertandingan. “Dari jadwal sampai pengawasan. Lengkap,” jelasnya.
Menurut dia, kehadiran dalam pemeriksaan itu juga bagian dari tanggung jawab PSSI seperti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, PSSI dan sejumlah pihak membentuk tim task force untuk memperbaiki masalah.
Disinggung soal rekomendasi TGIPF agar PSSI mengadakan kongres luar biasa (KLB), Riyadh mengatakan, hal itu menjadi masalah internal. Bukan pihak di luar PSSI. “PSSI sudah empat kali mengadakan KLB sejak era Nurdin Halid. Hasilnya apa? Begini-begini saja,” paparnya. Karena itu, menurut pria yang juga menjadi ketua Asprov PSSI Jatim tersebut, PSSI memilih berkonsentrasi memperbaiki tata kelola.
Pengurus PSSI, lanjut dia, menghormati segala saran dan kritik. Jika ada yang meminta mereka mundur, persyaratan harus sesuai. “Kalau yang minta voters dan memenuhi persyaratan, bisa. Tetapi kan sampai hari ini tidak ada usulan,” ujarnya.
Iwan Budianto juga memilih irit bicara terkait dengan pemeriksaan kemarin. Dia mengaku mendapat 70 pertanyaan dari penyidik. Materinya berkaitan dengan tupoksi PSSI. “Soal fun football (dengan presiden FIFA, Red), message yang ingin disampaikan FIFA itu, banyak kejadian di sepak bola. Namun, sepak bola harus tetap jalan,” katanya sambil berusaha masuk ke mobil.
Di sisi lain, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, kemarin penyidik tidak hanya memeriksa pengurus PSSI. Ada juga saksi ahli dari RSUD dr Saiful Anwar Malang untuk keperluan pemberkasan. “Biar (berkas) bisa segera dikirim ke kejaksaan,” ujarnya.
Jenderal bintang dua itu menambahkan, penyidik terus mendalami perkara tersebut. Bukan tidak mungkin nanti ada tersangka lain. Sejauh ini juga belum ada keputusan untuk menahan enam orang yang sudah ditetapkan tersangka.
“Hingga saat ini sudah 80 orang yang diperiksa sebagai saksi untuk menguatkan sangkaan tersebut,” terangnya.
Pada bagian lain, kemarin tim Komnas HAM tiba di Malang. Mereka langsung menuju Stadion Kanjuruhan dan mengecek rekaman CCTV yang sempat hilang.
CCTV pertama terdapat di area parkir utama. Rekaman di kamera pengawas itu hilang selama 3 jam 21 menit. Komnas HAM langsung mendatangi teknisi stadion. Di situ, mereka dijelaskan alasan rekaman hilang dengan durasi yang panjang.
Ternyata, ada penggantian kamera pada Jumat (30/9) atau H-1. “Karena ada penggantian, harus ada penyesuaian instalasi. Ternyata sinkronisasi belum kelar. Makanya, pas hari kejadian, koneksi kamera macet. Kadang merekam, kadang tidak. Kadang nyambung, kadang tidak. Itu karena induk yang dipasang belum terinstal dengan sempurna,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Mohammad Choirul Anam.
Dia memastikan sudah mengecek ulang dan tidak ada penghapusan rekaman CCTV.
Titik kedua adalah CCTV di depan lobi utama. Dia melihat kali terakhir kamera merekam pada pukul 22.21. Setelah itu, tidak ada rekaman yang terlihat. Beberapa menit ada yang hilang. Anam memastikan sudah mendapat salinan rekaman yang hilang itu. “Ternyata ada rekaman dari pukul 22.21 sampai pukul 02.00. Ada barangnya, sekarang sedang proses kami kopi,” terang pria asli Malang itu.
Secara terpisah, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI M. Iriawan bisa saja turut diproses hukum. Sebagaimana hasil kerja tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF), harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Baik tanggung jawab hukum maupun moral. “Tanggung jawab hukum pidananya sudah mulai disidik dan itu bisa saja kena ketua (umum) PSSI nanti,” tegas dia dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemarin (20/10).
Pemeriksaan demi pemeriksaan terus berjalan. Menurut Mahfud, Polri juga masih terus mencari pihak-pihak yang turut memiliki tanggung jawab atas tragedi yang menyebabkan 133 Aremania kehilangan nyawa tersebut. Langkah itu sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF untuk Polri.
Mahfud menegaskan bahwa penyebab ratusan nyawa melayang pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu adalah penembakan gas air mata. “Saya nggak peduli sekarang berapa besar kandungan kimia (dalam gas air mata, Red) yang mematikan. Itu tidak penting. Karena bukan kimianya yang menyebabkan (kematian ratusan orang), tetapi penembakannya,” tegas dia. (*)
