Menu

Okupasi Ilegal Lahan Hutan di Pasbar, Sekjen KLHK Ingatkan Tidak Boleh Digunakan Tanpa Izin

  Dibaca : 53 kali
Okupasi Ilegal Lahan Hutan di Pasbar, Sekjen KLHK Ingatkan Tidak Boleh Digunakan Tanpa Izin
RAPAT VIRTUAL— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Wagub Audy Joinaldy rapat koordinasi secara virtual dengan Sekjen KLHK, kemarin.

PADANG, METRO–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengapresiasi upaya Pem­prov bersama Polda Sumbar dalam penyelesaian persoa­lan okupasi hutan secara ilegal oleh masyarakat di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

“Langkah Pemprov dan Polda Sumbar yang berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik lahan patut dihargai. Ke depan pe­nyelesaian persoalan ini di­upa­yakan meneruskan kebija­kan yang telah diambil oleh daerah. Yaitu tetap mengi­kutsertakan masyarakat da­lam mengolah lahan terse­but,” kata Sekjen KLHK, Bam­bang Hendroyoso secara virtual di pantau di Padang, Senin (19/7).

Ia mengatakan itu, saat rapat koordinasi dengan Pem­prov Sumbar dan Polda Sum­bar. Bambang mengatakan, ada beberapa alernatif yang bisa diambil dalam kasus itu, tetapi intinya ke depan tidak boleh lagi ada penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan.

Bagi masyarakat yang ter­lan­jur memanfaatkan kawa­san hutan tanpa izin untuk kebun sawit, arahnya bisa kepada Perhutanan Sosial. Syaratnya betul-betul masya­rakat, bukan perusahaan de­ngan luasan maksimal lima hektare dan sudah mengelola lahan itu minimal lima tahun.

Bagi masyarakat ini diu­payakan tidak akan dikenai sanksi administrasi adau den­da administrasi. Bisa juga nanti untuk lahan itu akan dikelola oleh koperasi, dengan tetap melibatkan masyarakat yang selama ini terlanjur me­ngolah lahan tanpa izin.

Namun, untuk swasta atau perusahaan, kemungkinan akan dikenai sanksi atau den­da administrasi. Namun sete­lah itu bisa pula dicarikan solusi pengelolaannya agar bisa memiliki izin.

Di antaranya bisa dengan pemanfaatan kawasan hutan atau perubahan fungsi atau bisa pula pelepasan dari ka­wasan hutan.

Bagi bangunan atau per­kan­toran milik pemerintah daerah yang terlanjur diba­ngun tanpa izin, sekalian bisa diusulkan untuk pelepasan dari kawasan hutan ber­da­sarkan permintaan dari gu­bernur kepada menteri. Se­hingga nanti bisa langsung jadi aset daerah.

“Intinya pemerintah pusat akan membantu untuk mem­berikan legalisasi terhadap keterlanjuran pengelolaan kawasan hutan itu. Sehingga nanti tidak ada lagi kegiatan tanpa izin di kawasan hutan,” katanya.

Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah menga­takan pihaknya berupaya agar dalam penyelesaian persoalan okupasi illegal ini. Masyarakat yang selama ini telah mengelola bisa tetap diikutsertakan ke depannya.

“Rencananya nanti akan dibuatkan lembaga seperti koperasi untuk mengelola sehingga bisa dikeluarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami berterima kasih pada dukungan dari Kementerian LHK,” katanya.

Kawasan tersebut nan­tinya juga akan diproyeksikan menjadi kawasan strategis nasional. “Kita sedang mem­persiapkan surat kepada men­teri untuk memberikan dukungan menjadi kawasan strategis nasional,” ujarnya.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menyebut dalam proses penegakan hu­kum pihaknya mendukung upaya Pemprov Sumbar yang tidak meninggalkan masya­rakat dalam pengelolaan ke depan.

Saat ini, katanya dari hasil tim di lapangan sudah ada sekitar 50 orang yang ber­sedia menyerahkan lahan kembali kepada pemerintah, dengan luasan lahan 1112 hektare.

“Kita berharap betul cara yang digunakan yang tidak meninggalkan masyarakat itu bisa membuat para perambah yang lain menyerahkan lahan pada pemerintah,” katanya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional