Menu

OJK Beri Arahan untuk Debt Collector, Jangan Asal Tagih

  Dibaca : 131 kali
OJK Beri Arahan untuk Debt Collector, Jangan Asal Tagih
Ilutrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

JAKARTA, METRO–Otoritas Jasa Keuang­an (OJK) memberikan se­jum­lah arahan untuk pe­nagih utang atau debt collector.

Anggota Dewan Komi­sioner OJK Riswinandi Idris meminta debt collector selalu membawa dokumen resmi saat menagih cicilan atau utang. Hal ini berguna untuk citra industri pem­biayaan lebih baik.

“Dalam pelaksanaan penagihan kendaraan, pe­ru­sahaan harus memas­tikan bahwa petugas pe­nagih telah dibekali be­berapa dokumen,” kata Riswinandi dalam webinar di Jakarta, Senin (26/7).

Riswinandi menyam­paikan sejumlah dokumen yang harus selalu dibawa debt collector adalah kartu identitas, sertifikat profesi, surat tugas, dan bukti ja­minan fidusia. Selain itu dia mengingatkan agar peru­sahaan pembiayaan me­ngi­rimkan surat per­­i­nga­tan terlebih dahulu kepada debitur sebelum melaku­kan penagihan.

“Dokumen tersebut ha­rus senantiasa di bawah dan digunakan untuk mem­per­kuat aspek lega­litas atau hukum ketika upaya penarikan ini dila­kukan,” ujarnya.

OJK mencatat perusa­haan pembiayaan belum pulih sepenuhnya dari han­taman pandemi Covid-19. Piutang pembiayaan hingga Mei 2021 baru men­capai l Rp 351,40 triliun atau tumbuh negatif 13,60 per­sen diban­dingkan Mei 2020 yang ber­jumlah Rp 405,76 triliun.

Di sisi lain kualitas piu­tang masih tetap terjaga dengan baik. NPL gross pada Mei 2021 sebesar 4,05 persen dan NPL net 1,32 persen. Sedangkan pada Mei 2020, NPL gross s­e­besar 4,11 dan net 0,81 persen.

Kepala Eksekutif Pe­nga­was Industri Keuangan Non-Bank itu tak menam­pik bahwa debt collector memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat.

“Karena mereka sering melakukan penagihan d­e­ngan cara-cara yang tak sesuai dengan standar operasional, bahkan meng­gunakan kekerasan,” kata­nya.

Padahal perusahaan pem­biayaan bisa menja­tuhkan sanksi kepada de­bitur yang melanggar atu­ran, sesuai dengan aturan OJK Menurut Riswinadi, pemerintah melalui Per­a­turan Otoritas Jasa Keua­ngan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelen­g­garaan Usaha Perusahaan Pembiayaan mem­perbo­lehkan perusahaan pem­biayaan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menagih pembia­yaan, perusahaan pembia­yaan sebagai pihak kre­ditur harus senantiasa me­la­kukan evaluasi atas ke­bijakan dan prosedur pena­gihan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

 “Jika memang diper­lukan, perusahaan pembia­yaan boleh memberikan sanksi tegas kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan,” jelasnya.

Riwinandi mengimbau debt collector menghindari aspek-aspek yang ber­po­tensi menimbulkan risiko hukum saat proses pena­rikan. Dia memerinci di­antaranya menggunakan ancaman, tindakan yang bersifat memalukan, dan penggunaan tekanan se­cara fisik dan verbal.

“Jika hal tersebut dila­kukan tentu ada potensi hukum pidana maupun so­sial dan stigma negatif dari masyarakat terhadap in­dustri dan pembiayaan khususnya,” tutur Riswi­nandi. (jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional