Menu

Nota Penjelasan Gubernur tentang Ranperda New Normal Disampaikan dalam Sidang Paripurna, DPRD Sumbar Langsung Bentuk Pansus

  Dibaca : 117 kali
Nota Penjelasan Gubernur tentang Ranperda New Normal Disampaikan dalam Sidang Paripurna, DPRD Sumbar Langsung Bentuk Pansus
MENYERAHKAN NOTA PENJELASAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan berkas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kepada pimpinan sidang paripurna, Suwirpen Suib, yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar.

Gubernur Provinsi Sumatra Barat, Irwan Prayitno menyampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (New Normal) dalam sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar, Rabu (2/9).

Rapat paripurna yang dilakukan secara virtual dan penerapan protokol kesehatan, dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Sumbar tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib. Hadir Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan para pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Sumbar.

Dalam pidato pimpinan rapat paripurna, Suwirpen menyebutkan, sejak diberlakukannya tatanan normal baru produktif dan aman Covid 19, tingkat penyebaran Covid-19 di Sumbar menunjukkan peningkatan yang tajam dan menempatkan Kota Padang yang juga Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat sebagai “Zona Merah”.

“Sampai Selasa (1/9), jumlah orang terpapar mencapai 2.239 orang dan trend kenaikannya dalam beberapa hari ini meningkat tajam dibandingkan awal masuknya Covid-19 ke Sumbar,” ungkapnya.

Katanya, peningkatan penyebaran Covid-19 ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Ini tentu merupakan pilihan yang sulit yang harus diambil pemerintah.

Tingginya penyebaran tersebut disebabkan tidak disiplinnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak fisik sebagaimana yang dimaksud dalam SE Mendagri No 440-830 tahun 2020, tidak menjadi perhatian sebagian masyarakat.

Sehubungan kondisi yang terjadi tersebut, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dimana, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjamin penegakan disiplin dalam peberapan protokol kesehatan, termasuk pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada masyarakat dan pihak tertentu yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Sesuai ketentuan Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 2011, Perkada tidak bisa memuat pemberlakukan sanksi, oleh sebab itu, penegakan disiplin masyarakat perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

“Ranperda ini perlu segera dibahas dan ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan disiplin Penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Sumbar,” tegasnya.

Dari kajian Bapemperda, judul Ranperda yang semula tentang Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal, berubah menjadi Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam rapat paripurna tersebut selain penyampaian nota penjelasan gubernur soal Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, juga sekaligus Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan panitia khusus (pansus) pembahasan.

Gubernur Sumbar, Irwan Paryitno dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan nota penjelasan Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencengahan dan Pengendalian Covid-19.

Katanya, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang pengajuan Ranperda tersebut. Antara lain, World Health Organization (WHO yang telah menetap Covid-19 sebagai pandemi global dan pemerintah juga telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tersebut disusun dengan tujuan, melindungi kesehatan masyarakat dari Covid-19, melindungi masyarakat dari dampak Covid-19, mencegah dan menangkal penularan di daerah dengan peran aktif masyarakat, memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegaan dan Pengendalian Covid-19 di kabupaten/kota, menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pelaksanaan Kebiasaan Baru Dalam Pencegaan dan Pengendalian Covid-19 di kabupaten/kota.

Irwan juga mengatakan, dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19 di Sumbar, sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwako) maupun Peraturan Bupati (Perbub). Namun, semua peraturan itu dalam konteks sanksi administratif.

Karena itu dalam Ranperda yang dibuat tersebut terdapat sanksi yang bersifat mengikat. Akan ada sanksi tegas berupa denda dan kurungan bagi yang melanggar. Lama kurang dan berapa besaran denda yang akan ditetapkan dalam Ranperda tersebut masih dalam pembahasan. (adv)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional