PDG.PARIAMAN, METRO–Sejumlah persoalan masih dihadapi nelayan di Kabupaten Padangpariaman, mulai dari keterbatasan pasokan BBM bersubsidi hingga gangguan aktivitas penangkapan ikan akibat penggunaan alat tangkap yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Plt UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padangpariaman, Dedi Tama, menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah sering terputusnya stok BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU.
“Padahal, mayoritas nelayan pengguna kapal payang mengandalkan mesin tempel yang menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk melaut,” ungkap Dedi Tama.
Dedi Tama menjelaskan, selama nelayan telah memiliki surat rekomendasi, pihak SPBU tidak mempersulit penyaluran BBM bersubsidi.
“Nelayan dari Ulakan dan Sunua umumnya memperoleh BBM di SPBU Toboh, nelayan wilayah Ketaping mengambil di SPBU Bandara, sedangkan nelayan Gasan memperoleh BBM di SPBU Tiku,” ujar dia.
Selain itu, Dedi Tama mengungkapkan bahwa terdapat rencana pembangunan dua titik Kampung Nelayan yang akan berlokasi di Nagari Mangguang dan Tiram sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, menyampaikan bahwa nelayan tradisional juga menghadapi persoalan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dari Muara Anai yang diduga masih menggunakan pukat harimau.
Menurutnya, aktivitas tersebut dilakukan di wilayah perairan Ulakan sehingga berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan setempat.
Selain itu, Safaruddin juga menyoroti keberadaan alat tangkap jaring milenium milik nelayan Pasie Jambak, Kota Padang, yang hanyut hingga ke wilayah pesisir Ulakan Tapakis. Kondisi tersebut dinilai merugikan nelayan tradisional karena alat tangkap tersebut mengganggu aktivitas penangkapan ikan.
Menurutnya, jaring milenium seharusnya dioperasikan pada zona sekitar dua mil laut dari bibir pantai. Namun, di lapangan masih ditemukan aktivitas penangkapan sekitar satu mil laut dari bibir pantai yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional. Akibatnya, alat tangkap nelayan tradisional sering terganggu sehingga hasil tangkapan ikan menjadi berkurang.
Di sisi lain, persoalan BBM bersubsidi juga masih menjadi keluhan nelayan. Ketersediaan Pertalite di SPBU terkadang mengalami kekosongan atau keterlambatan distribusi, sehingga nelayan tidak dapat melaut tepat waktu.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan nelayan yang sangat bergantung pada waktu penangkapan ikan. Para nelayan berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, serta mempercepat pembangunan sarana pendukung seperti Kampung Nelayan agar kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Padangpariaman semakin meningkat. (*)
