Menu

Nama Fahri Hamzah Mencuat dalam Kasus Suap Ekspor Benur

  Dibaca : 200 kali
Nama Fahri Hamzah Mencuat dalam Kasus Suap Ekspor Benur
Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum Partai Gelora

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memproses eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Ke­men­­te­rian Kelautan dan Perika­nan (KKP). KPK akan berkoor­di­nasi dengan jaksa pe­nu­n­tut umum (JPU) un­tuk meli­hat apa­kah la­yak Wakil Ke­tua Umum Partai Ge­lora di­­jerat dalam kasus ter­sebut.

Hal itu disam­pai­kan KPK menyusul na­ma Fahri Ham­zah men­­cuat dalam sidang per­­kara dugaan suap izin ekspor benur, de­ngan ter­dak­wa man­tan Menteri KKP Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta be­be­rapa waktu lalu.

“Informasinya yang per­­lu kami gali, apakah se­lan­jutnya akan masuk da­lam ta­hap lidik atau tidak, apa­kah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pe­ngem­bangan perkara, baru dilakukan pemanggilan. Nah, itu nanti kami lihat saja pada saatnya,” kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (18/6).

Setyo memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan data yang diperoleh terkait sebuah perkara, termasuk yang muncul dalam proses persidangan. Namun, Setyo menyatakan proses tindak lanjut tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Setyo juga menekankan pihaknya perlu mendengar analisis tim Jaksa Penuntut Umum.

“Barulah nanti akan ditentukan apakah ini hanya dipanggil dalam proses persidangan atau dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu kembali kepada situasi yang kami dapatkan berdasarkan informasi-informasi tersebut,” kata dia. Setyo menjelaskan, saat proses penyidikan Edhy Prabowo dan kawan-kawan, pihaknya belum membutuhkan pemeriksaan terhadap Fahri Hamzah.

Hal itu lantaran keterangan Fahri Hamzah dinilai belum relevan dengan perkara yang sedang disidik. Namun, setelah muncul dalam proses persidangan, pihaknya menunggu analisis tim JPU untuk menentu­kan langkah berikutnya.

“Sering kali keterangan yang disampaikan dalam proses penyidikan itu sedikit banyak bisa sama. Artinya total seratus persen sama, tetapi bisa saja ada tambahan bahkan mungkin akan terjadi pengu­rangan.” “Nah, kalau misalkan ada tambahan, ini yang tahu adalah jaksa penuntut umum, karena beliau lah yang mengalami proses persidangan itu,” pungkas Setyo. (tan/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional