Menu

Nama Calon Gubernur Mengapung, Hanya Gerindra Bisa Maju tanpa Koalisi

  Dibaca : 1164 kali
Nama Calon Gubernur Mengapung, Hanya Gerindra Bisa Maju tanpa Koalisi
Ilustrasi

PADANG, METRO – Sejumlah tokoh sudah mencuat mengisi bursa calon Gubernur 2020. Meski masih satu tahun lagi, namun suksesi sudah menjadi bahan perbincangan. Apalagi nama Irwan Prayitno dipastikan tidak maju kembali karena sudah dua periode. Bursa calon sendiri diisi sejumlah kepala daerah, anggota DPR RI, Polri, tokoh biokrat hingga ketua partai.

Libur Lebaran 1440 ini juga berpotensi menjadi salah satu kesempatan bagi para calon Gubernur atau wakil Gubernur untuk menunjukkan eksistensi. Minimal, mereka bisa tebar pesona ke masyarakat, dan melakukan pendekatan kepada partai politik yang diyakini bisa ditumpangi untuk maju.

Untuk maju dalam Pilgub mendatang, UU Pilkada masih mensyaratkan hal yang sama dengan Pilkada serentak 2018 lalu. Tetap ada dua jalur yang bisa dipakai untuk maju sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur. Jalur pertama adalah calon yang diusung atau didaftarkan oleh partai politik atau koalisi partai.

Parpol bisa mengusung calon berdasarkan dua cara, pertama minimal perolehan kursi 20 persen di DPRD Sumbar. Kedua, menggunakan ukuran suara minimal 25 persen. Namun, cara kedua amat jarang dilakukan, karena lebih mudah menghitung kursi. Artinya, untuk mengusung diperlukan 13 dari 65 kursi DPRD Sumbar.

Sayangnya, mencermati hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang akan dijadikan patokan Pilgub, hanya Partai Gerindra yang bisa mengusung satu pasangan calon. Pemenang Pileg di Sumbar itu mendapatkan 14 kursi di DPRD Sumbar. Sementara partai lainnya, PKS 10 kursi, Demokrat (10), PAN (10), Golkar (8), PPP (4), NasDem (3), PDI Perjuangan (3) dan PKB (3).

Selain jalur partai, calon juga bisa maju melalui jalur perseorangan. Dalam UU Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan Pilgub 6,5-10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum pada DPT. 10 persen untuk DPT 2 juta, 8,5 persen 2-6 juta, 7,5 persen 6 -12 juta, dan 6,5 persen lebih dari 12 juta. Untuk Sumbar, tentu sangat berat dengan DPT 4 jutaan. Harus mengumpulkan dukungan 8,5 persen atau 340 ribu dukungan.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik menilai, mayoritas kepala daerah di Sumbar yang sudah menjabat dua periode punya potensi maju Pilgub 2020 mendatang. Dia mencontohkan, Wali Kota Padang Mahyeldi, Bupati Padangpariaman Ali Muhkni.

Kemudian Bupati Agam Indra Catri dan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi. Termasuk pula ada nama Anggota DPR RI asal Sumbar seperti Mulyadi, sebut dia, yang diam-diam mengincar posisi Sumbar 1 di Pilkada 2020 mendatang.

“Kepala daerah yang sudah dua periode ini memiliki potensi tinggi untuk bertarung dalam Pilkada Sumbar nanti,” kata Taufik saat dihubungi, kemarin.

Dia tak menampik, akan muncul wajah baru. Bukan dari mantan Bupati, Wali Kota, ataupun Gubernur. Menurut dia, masyarakat Sumbar pasti antusias jika disuguhkan tokoh yang masih fresh.

“Bisa mantan Kapolda, Danrem, DPD RI, akademisi. Kemungkinan akan lebih dari dua pasang,” ujar peneliti pada Revolt Institute itu.

Taufik menerka, dinamika Pilgub mendatang tidak akan sama dengan Pileg tahun ini, yang didominasi oleh partai-partai tertentu. Dia memprediksi, pemilihan gubernur sangat bersandar pada kekuatan ketokohan calon yang maju.

“Dan sangat mungkin berdasarkan pengalaman dan keberhasilan tokoh tersebut saat menjabat posisi-posisi tertentu. Sepertinya tidak akan berpengaruh karena Pileg saat ini, yang didominasi oleh partai tertentu. Saya kira akan lebih banyak calon yang potensial,” tutur Taufik.

Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Najmuddin M Rasul menilai, ada diskusi hangat di tengah masyarakat tentang Pilgub Sumbar mendatang. Masyarakat mencari sosok baru atau yang lama? Yang lama di sini, kata dia, adalah Nasrul Abit.

”Ada kesadaran yang menggelinding di tengah masyarakat. Mereka secara alami melakukan evaluasi sendiri. Terhadap kinerja pemimpinnya,” kata Doktor komunikasi politik jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia itu.

Dia berpendapat, untuk saat ini posisi Nasrul Abit cukup besar potensinya. Dia menilai belum ada tokoh yang bisa mengimbangi. Yang ada potensi dan keingginan maju tentu mikir-mikir. Jika Nasrul Abit ikut maju pada Pilgub mendatang.

“Nasrul Abit gencar melakukan pergerakan, dan sangat berbaur dengan masyarakat, itu dirasakan masyarakat. Ini tentu mempengaruhi sikap masyarakat,” ujar Najmuddin.

Namun, jika Nasrul Abit tidak maju. Maka potensi besar pada Pilgub mendatang ada pada tokoh baru. Dia mencontohkan, ada nama Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal yang mulai digadang-gadang. Sejumlah parpol bahkan ada yang mulai melakukan pendekatan. Dia memiliki basis, punya kekuatan dan sumber daya yang besar.

“Ada kecenderungan masyarakat menyukai pendatang baru. Kapolda bisa menjadi tokoh baru itu, meski Kapolda belum menyatakan dirinya maju Pilgub. Namun, saya yakin Kapolda tetap maju, meskipun harus duel dengan Nasrul Abit,” sebut Najmuddin.

Kendati demikian, Najmuddin berharap, yang menduduki kursi Sumbar 1 adalah sosok yang memiliki kemampuan kepemimpian Minang. Tagang bajelo-jelo, kandua badanting-dantiang. Alua jo patuik, lamak dek awak ka tuju dek urang. Terpenting, menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

Peneliti Spektrum Politika yang juga dosen Ilmu Politik dari Unand, Andri Rusta menilai, melihat jumlah kursi yang dimiliki saat ini, yang pertama tentu adalah Partai Gerindra.

“Untuk Gerindra, itu sudah jelas ada Nasrul Abit sebagai petahana wakil Gubernur dan Ketua Gerindra di Sumbar. Ada juga nama Andre Rosiade, anggota DPR RI terpilih yang memiliki banyak suara,” katanya.

Selanjutnya dari PKS, sambung Andri, nama yang mengapung adalah Wali Kota Padang Mahyeldi, yang telah digadang-gadang sebagai calon orang nomor satu di Sumbar utusan PKS. Meskipun Mahyeldi baru saja dilantik sebagai wali kota untuk periode kedua.

“Di PKS juga ada Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang bisa saja diusung oleh PKS. Selanjutnya, dari PAN yang sangat beperluang adalah Ketua DPW PAN sekaligus Bupati Padangpariaman dua periode, Ali Mukhni, yang selama ini telah mulai melakukan pergerakan,” ucap Andri.

Selain itu juga ada Mulyadi dari Partai Demokrat. Di mana ia telah membuktikan bisa memperoleh suara individu yang sangat dominan di daerah pemilihan Sumbar II pada Pileg. Ditambah lagi saat AHY ke Sumbar, juga telah mendeklarasikan Mulyadi yang juga ketua DPD Demokrat Sumbar itu sebagai Calon Gubernur Sumbar dari Demokrat.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Desrio Putra mengatakan bahwa saat ini masih menuntaskan Pileg 2019 dulu.

“Sekarang kami fokus untuk menuntaskan Pileg 2019, karena banyak yang mesti dikerjakan. Setelah beres semua, dan wakil rakyat sudah dilantik, baru melangkah ke Pilgub,” kata Desrio.

Sekretaris DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo menyebut, PAN pasti akan mengusung kader terbaiknya. Namun sekarang masih fokus ke Pileg 2019. “Kami tidak bisa mengusung sendiri karena hanya 10 kursi. Tentunya kami akan berkoalisi,” katanya. (mil/heu)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional