Close

Nagari Harus Mampu Alokasi Anggaran, Untuk Mitigasi Bencana

PESSEL METRO–Intensitas curah hujan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan hingga sampai saat ini masih turun hujan lebat, selain longsor, Kabupaten Pesisir Selatan juga tergolong cukup rawan banjir, pergeseran tanah dan abrasi, baik itu abrasi pantai maupun abrasi sungai.

Hampir di 15 Kecamatan dan 182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat aliran sungai besar, dan perbukitan yang rawang bencana. Apalagi kondisi saat ini curah hujan masih cukup tinggi.

Mitigasi bencana ataupun penanganan cepat bencana bukan semata – mata menjad tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, melalui BPBD, Dinas Sosial maupun Istansi terkait. Peran Camat dan Wali Nagari juga vital, untuk mitigasi bencana. Tentunya melakui alokasi anggaran di Nagari – Nagari untuk mitigasi bencana.

Hujan yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Pessel, membuat ratusan rumah, lahan pertanian teredam air dan jembatan putus, seperti di Kecamatan Bayang. Informasi ada 10 titik banjir, dan 1 buah jembatan menuju sekolah putus, akibat dampak dari curah hujan yang cukup tinggi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian dan Keluarga Berencsna ( DPMDP2KB) Pessel, Zulkifli mengatakan, Dana Desa (DD) Tahun 2022 Rp. 161 miliar.

Untuk Dana Desa tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian dan Keluarga Berencana ( DPMDP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan anggaran Rp. 161 miliar.

Lebih lanjut Zulkifli, pencarian Dana Desa dilakukan DPMDP2KB, Kabupaten Pesisir Selatan telah kita bayarkan atau transfer ke rek Nagari – nagari tahap I dan tahap II. Sedangkan tahap III hingga tanggal 4 Agustus 2022 baru terealisasi 86 %.

” Pencairan Dana Desa dilakukan tiga tahap, tahap I 40 %, tahap II 40 % dan tahap III 20 %, dan sudah terealisasi pencairan Dana Desa hingga tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 72 miliar dari total anggaran Dana Desa Rp. 161 miliar, ” jelasnya.

Menjawab isu yang berkembang pencarian Dana Desa dikarenakan DPMDP2KB, Zulkifli itu tidak benar. DPMDP2KB tidak bisa menghalangi pencairan Dana Desa, karena semua tergantung kelihaian nagari melaporkan kegiatan di nagari.

Dalam penggunaan dana desa 8 % Nagari bisa mempergunakan anggaran tersebut untuk kegiatan lainya, salah satunya tentang mitigasi bencana, tentunya diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Nagari, dan dituangakan dalam kesepakatan bamus.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Doni Gusrizal menuturkan, Nagari bisa mempergunakan dana nagari untuk kegiatan mitigasi bencana, karena menyangkut bencana alam bukan saja menjadi tangung jawab dari pemerintah daerah, tapi Kecamatan dan nagari bisa ikut berkolaborasi.

” Jika tidak salah ada Permendes mempejelas terkait pengggunaan dana desa untuk mitigasi bencana, ” sampai Doni Gusrizal.

Sedangkan untuk anggaran TRC BPBD Pessel sebesar Rp 54 juta, penggunaan untuk kegiatan anggota TRC di Kabupaten dan Kecamatan – Kecamatan, apalagi seperti sekarang ini anggota TRC di Kecamatan bergerak semuanya.

Ditempat terpisah, Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Novianto Taryono, SH., S. I. K. MH menyampaikan jika seluruh anggota Bhabinkamtibmas ada di seluruh jajaran Polsek – Polsek agar bisa melakukan deteksi wilayah rawan bencana.

” Saat ini musim penghujan, jadi kita harus tanggap, responsif terhadap informasi masyarakat, gotong royong bersama masyarakat, bantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, ” tekan Kapolres pada anggota Polres Pessel . ( Rio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top