Close

Mutasi di Lingkungan Pemprov, Amriman Jabat Sekretaris Dinas PMD Sumbar

LANTIK—Gubernur Sumbar melalui Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia lantik 19 pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov Sumbar.

PADANG, METRO–Walaupun, sempat kosong tanpa jabatan akhir­nya Amriman M SPd MM dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Ma­sya­rakat dan Desa (PMD) dilantik Gubernur Sumbar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Devi Kurnia SH MM di Aula Disnakertrans Sumbar, Rabu (3/8). Amriman dilantik bersama 19 pejabat  administrator Eselon III dan pejabat pengawas Eselon IV lingkup Asisten I Administrasi Pemerintah dan Kesra di lingkungan Pemprov Sumbar. Belasan pejabat yang dilantik tersebut berada di SKPD Satpol PP, Pemberdayaan Masya­rakat dan Desa (PMD), Pemberdayaan Perempu­an dan Perlindungan Anak, , BPBD, Dispora dan Dianakertrans di lingkungan Pemprov Sumbar.

Amriman sebelumnya pernah menjabat Kabag Kesra Setko Padang, Kabid Kebudayaan Dinas Pendi­dikan dan Kebuyaan (Di­adik­bud) Kota Padang.  “Sa­­ya mengharapkan mutasi pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov Sumbar ini menjadi ajang penyegaran dan memotivasi kerja ke arah yang lebih baik,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Devi Kurnia.

Dalam kesempatan iru Devi Kurnia sempat me­nyindir pelantikan 19 pejabat eselon III dan eselon IV ini terkesan acara pembacaan SK, yang memakan waktu lebih kurang 1 jam. Sementara, acara pelantikan ini bukan barang baru lagi di lingkungan Pemprov Sumbar. Hal ini menjadi koreksi dan catatan pen­ting pada pelantikan ke depannya, terutama bagi SKPD Badan Kepegawaian. Maka jangan pernah lagi terjadi hal seperti ini pada masa mendtang.

Diharapkan Devi Kurnia, mutasi ini sebuah pe­nyegaran yang menjadi motivasi lebih dalam be­kerja. Tak terelakkan dalam mutasi ini sebelumnya ada gonjang ganjing. Karena akan memasuki suasana dan kondisi kerja yang ba­ru, yang tidak pernah di­bayangkan sebelumnya. Karena jabatan umum ti­dak terbayang akan ditempatkan ke sana dan kemari, maka pejabat yang bersangkutan dituntut selalu siap. Kecuali pejabat yang mengabdi di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan Pekerjaan Umum (PU).

Banyak pejabat yang pensiun akan menyulitkan kerja pemerintah ke de­pan, karena setiap tahun pejabat yang pensiun ada lebih kurang 100 orang. Semen­tara,  penambahan pegawai setiap tahunnya hanya ber­kisar sekitar 300 orang. Apalagi dalam waktu dekat ini pegawai honor akan dihapuskan.  “Maka ada yang merasa tak cocok atau tidak pas, maka diminta dijalani saja. Maka diharapkan tidak ada gonjang ganjing, mulailah be­kerja dan menyesuaikan diri. Jangan orang pula yang dituntut menyesuaikan diri, karena kita pejabat baru, “ ujar Devi Kurnia. (ped)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top