Menu

MUI Sumbar Minta Shalat Idul Adha Jangan Ditiadakan, “Kita Akomodasi Tapi dengan Prokes Ketat”

  Dibaca : 44 kali
MUI Sumbar Minta Shalat Idul Adha Jangan Ditiadakan, “Kita Akomodasi Tapi dengan Prokes Ketat”
WAWANCARA—Ketua MUI Sumbar, Buya H Gusrizal Gazahar diwawancarai awak media, Rabu (7/7) di Auditorium Gubernuran, jalan Sudriman.

PADANG, METRO–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumbar, Buya H Gusrizal Gazahar mengingatkan, meski sejumlah daerah di Sumbar mendapat perin­tah dari pemerintah untuk menerapkan pember­la­kukan pembatasan kegia­tan masyarakat (PPKM) mikro, namun jangan sam­pai ada peniadaan kegia­tan ibadah shalat Idul Adha 1441 H.

“Kita tetap menyam­paikan agar ibadah Idul Adha dilaksanakan sesuai Perda Nomor 6 tahun 2020. Karena Pemprov Sumbar bisa jadi rujukan peme­rintah daerah dalam mene­tapkan kebijakan keaga­maan di wilayah PPKM, dengan tetap melak­sana­kan ibadah shalat Idul A­dha,” tegas Gusrizal di sela-sela rapat pelaksa­naan PPKM untuk mene­kan peningkatan Covid-19 di Sumbar, Rabu (7/7) di Auditorium Gubernuran.

Rapat dipimpin oleh Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah dan W­a­kil Gubernur, Audy Joi­naldy, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ir­syad Syafar, jajaran OPD di lingkup Pemprov Sumbar serta Forkopimda Sumbar.

Rapat juga me­ngi­kut­sertakan empat wali kota yang daerahnya mem­ber­lakukan PPKM mikro, me­lalui zoom metting. Empat wali kota tersebut yakni, Wali Kota Padang, Hendri Septa, Wali Kota Bukit­tinggi, Erman Syafar, Wali Kota Padang Panjang, Fa­dly Am­ran dan Wali Kota Solok, Zul Elfian.    Gusrizal menegas­kan, MUI Sumbar tidak menyetujui penia­daan iba­dah shalat Idul Adha. Na­mun untuk pelak­sanaan ibadahnya harus menerap­kan protokol kese­hatan (prokes) yang lebih ketat.

“Kita cari formulasinya dengan pihak terkait, agar prokesnya berjalan. Ja­ngan di satu sisi ada ke­longgaran di sisi lain tidak. Padahal yang diberi ke­long­garan lebih berpotensi menyebarkan Covid-19,” tegasnya.

“Di kafe dan mal bisa 25 persen pengunjung. Di mesjid bahkan tidak ada orang ngomong. Di kafe malah untuk pergi ngo­mong-ngomong, di mal orang jalan-jalan tidak bisa jaga jarak. Kehadiran orang cuma sebentar di ru­mah Allah untuk beribadah kok,” tegasnya.

Gusrizal mengingatkan pemerintah, agar agama jangan dijadikan peng­ha­lang dalam penanganan Covid-19. Karena dengan a­gama itu salah satu ikh­tiar meng­hadapi pandemi Co­vid-19. “Kalau kita tidak di­ban­tu oleh Allah yang Maha Kuasa menghadapi ini se­mua, kita ini lemah,” ujarnya.

Termasuk juga terkait kurban, menurut Gusrizal juga membuat formulasi­nya, supaya tidak ada terja­dinya kerumunan dan pe­num­pukan orang.  “Kita beri arahan panitia kurban untuk menyampaikan ke­pada masyarakat agar ja­ngan ada kerumunan. Ka­lau perlu dibantu oleh pi­hak terkait seperti personil Pol PP. Pembagian daging kurban diharapkan tidak mengundang orang berke­rumun,” harapnya.

Jadi, menurut Gusrizal, kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 yang ada ini, masih ada jalan dan peluang untuk melakukan antisipasi dan tidak akan menyentuh sampai penia­daan ibadah.  “Ini tidak benar ini. MUI akan tetap berpedoman terhadap apa yang diputuskannya. Per­tang­gungjawaban kita ke­pada Allah SWT. Saya tidak punya alasan untuk men­fatwakan meniadakan iba­dah di Sumbar. Kita akan suruh orang beribadah. Ti­dak ada peniadaan iba­dah Idul Adha,” tegasnya lagi.

Apa yang disampaikan Ketua MUI Sumbar itu, diakomodasi oleh Guber­nur Sumbar, Mahyeldi An­sharullah. Menurutnya, yang penting kedisiplinan prokes di setiap acara dan kegiatan ibadah.  “Pengu­rus mesjid harus meleng­kapi fasilitasnya. Kemudian pengawasan yang ketat di setiap tempat ibadah. Pem­bagian kurban jangan berkerumun. Daging kur­ban diantarkan ke rumah warga. Permintaan MUI diakomodasi. Termasuk jadi pertimbangan nanti apakah shalat Idul Adha di lapangan atau di mesjid,” terangnya.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional