Close

MUI dan DPR Desak Pemerintah, Sediakan Vaksin Halal untuk Program Booster

Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mendesak pemerintah menyiapkan vaksin halal untuk umat Islam.

JAKARTA, METRO–Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amir­syah Tambunan mendesak pe­me­rintah menyiapkan vaksin halal untuk umat Islam. “Karena itu yang saya bilang Halalan Thoyiban, atas dasar itu sekali lagi saya ingin menginfokan kepada Pemerintah dan DPR RI KAMI mendorong menggunakan vaksin yang halal,” ucap Amir­syah, Rabu (12/1).

Pemerintah bakal melakukan vaksinasi dosis ketiga atau boos­ter kepada 234,8 juta jiwa dengan rincian 26,5 juta jiwa adalah anak-anak usia 6-12 tahun, sisanya 208,3 juta jiwa adalah orang dewasa dan lansia.

Presiden Joko Widodo juga telah memutuskan program boos­ter vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh ma­syarakat.  Amirsyah juga me­ngata­kan vaksin halal ini menjadi harapan yang dinanti oleh ma­syarakat Indonesia. “Artinya kita melihat ini merupakan hajat kebersamaan dan jangan ditunda-tunda lagi,” ucap Amirsyah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera meng­eksekusi atensi Presiden Joko Widodo terkait penggunaan vak­sin halal Covid-19. “Efektivitas vaksin dan kehalalan vaksin yang menjadi atensi pemerintah, jangan lagi pakai didiskusikan. Kementerian Kesehatan sudah semestinya melaksanakan apa yang menjadi perhatian Presiden,” kata Melki.

Melki mengatakan vaksin ha­lal sejak awal sudah menjadi perhatian masyarakat, ulama, dan tokoh-tokoh muslim.

“Itu didengar betul oleh Presiden, Kemenkes tidak perlu membahas lagi, mendiskusikan lagi, penggunaan vaksin halal ini rumusannya dari Presiden, Kemenkes tinggal mengeksekusi,” tegas Melki.

Menurut Melki bahwa saat ini ada 2 merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan bersih dari MUI. Selain itu, sudah mendapatkan ijin EUA dari Badan POM serta sudah lulus uji klinis untuk vaksin booster, yakni Sinovac dan Zivifax. Dia menilai jika pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masya­rakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maka cukup mengguna­kan dua merek tersebut.

“Sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk booster masyarakat Indonesia,” ungkapnya. Melki juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi pada pembukaan Muktamar NU di Lampung mengenai penggunaan vaksin berlabel halal. “Dengan catatan, vak­sin Merah Putih dan Vaksin Nusantara tetap jalan,” ucap anggota DPR RI itu.

Juru Bicara Kementerian Ke­se­hatan, Siti Nadia Tirmizi mengatakan pemerintah terus mengupayakan untuk menyediakan vaksin halal untuk masya­rakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Namun, salah satu pertimbangan penggunaan vaksin saat ini adalah syarat keberangkatan umrah dan haji ke Arab Saudi.

Negara tersebut meminta jamaah umroh dan haji menggunakan vaksin selain sinovac.

Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Ahmad Himawan menilai Kemenkes masih tidak melihat kepentingan rakyat yang lebih mayoritas. “Jumlah jamaah umrah dan haji Indonesia dalam setahun itu hanya 600 ribuan. Sangat jauh kecil sekali dengan jumlah muslim keseluruhan di Indonesia yang harus lebih diprioritaskan,” ujar Himawan.

Menurut Himawan, seharusnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan vaksin halal sendiri. Dia menyebut PT. Bio Farma bisa mencapai produksi hingga 250 juta dosis setahun, ditambah lagi dengan kemampuan PT. Bio Zifivax yang bisa mencapai 360 juta dosis setahun, sehingga totalnya 600 juta dosis lebih. “Kebutuhan vaksinasi 2022 hanya 300 juta dosis, seharusnya ini yang diprioritaskan,” kata dia.

Himawan menyebut ketimbang anggaran vaksinasi 2022 ini sebesar Rp 36 juta triliun dipakai untuk membeli vaksin yang belum mendapatkan fatwa halal, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk mencukupi kebutuhan vaksin halal. (mcr10/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top