SOLSEL METRO
Kabupaten Solok Selatan (Solsel) kembali mendapatkan bantuan perumahan untuk dibangun baru dan direhab. Setelah sempat ditarik anggarannya oleh pemerintah pusat untuk anggaran penanggulangan Covid-19. Kini, kabupaten ini kembali mendapatkan bantuan perumahan senilai total Rp8,19 miliar melalui berbagai program pada tahun 2020.
“Tahun 2020 ini, Alhamdulillah Solsel kembali mendapatkan bantuan senilai total Rp8,19 miliar berupa bantuan perumahan baru sebanyak 100 unit, serta 258 unit peningkatan kualitas rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Bupati Solsel Abdul Rahman, Kamis (16/7) di dampingi Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumkim dan LH Pemkab Solsel, Alvino Sendra.Dijelaskan, bantuan perumahan dari pusat tersebut diberikan melalui Program Penyediaan Perumahan Baru (P3B) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ditambahkan, bahwa pemerintah daerah melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus mengusulkan berbagai bantuan dari pemerintah pusat setiap tahunnya.
“Termasuk baru saja kita tandatangani pengusulan bantuan rumah susun khusus pondok pesantren untuk tahun 2022, serta usulan bantuan rehab rumah sebanyak 1.176 untuk tahun 2021,” ungkap Rahman.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumkim dan LH Pemkab Solsel Alvino Sendra menjelaskan bahwa 100 unit bantuan perumahan baru tersebut diberikan masing-masing sebesar Rp35 juta untuk setiap rumahnya. Tahun ini, terdapat 5 nagari yang mendapatkannya, yakni Nagari Alam Pauh Duo, Pakan Rabaa Tangah, Talunan Maju, Dusun Tangah, serta Lubuk Gadang.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah diberikan untuk 258 rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. “Masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp 17,5 juta dari APBN murni, yang diberikan kepada 9 nagari di 4 kecamatan,”sebut Alvino.
Beberapa syarat penerima BSPS, yakni masyarakat berpenghasilan rendah, berkeluarga, mempunyai ahli waris, memiliki legalitas tanah, serta memiliki rumah yang dalam kondisi butuh perbaikan. “Dan itu semua diusulkan secara berjenjang, mulai dari jorong, nagari, kabupaten, dan terakhir akan diverifikasi langsung dan diputuskan oleh pihak kementerian PUPR,”ujar Alvino. (afr)
