SOLOK, METRO
Untuk menghadapi kemungkinan karantina wilayah secara terbatas, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok harus menyiapkan pembiayaan untuk menanggung warga terdampak ekonomi akibat karantina wilayah tersebut. Angkanya diperkirakan berjumlah sebanyak 25.000 jiwa lebih.
Bupati Solok Gusmal meminta kepada SKPD terkait untuk cepat menghitung dan menyiapkan data, terutama untuk jejaring pengaman sosial ekonomi terfokus kepada warga yang terdampak ODP dan PDP yang tidak bisa beraktivitas apa-apa. Seperti hasil rapat dengan Gubernur Sumbar lanjutnya, akan diprediksi dua bulan ke depan tidak akan bisa beraktivitas baik karena karantina wilayah terbatas maupun karena kesadaran diri sendiri sehingga kegiatan ekonomi akan terhenti.
Dengan Data (DTKS) sudah ada di kabupaten dan kota masing-masing yang diambil sesuai dengan keputusan rapat dengan Pemprov Sumbar. Data DTKS di Sumbar sekitar 4.78.000 ribu KK, untuk Kabupaten Solok sekitar 39.578 ribu KK ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Sebagian dari data ini sudah di tangani melalui program Kemensos baik itu PKH, Sembako akan terus berlanjut. Kemudian juga harus ada data orang yang terdampak diluar data DTKS, seperti tukang ojek, ODP dan PDP yang dilarang keluar, mereka yang rentan terhadap kerawanan pangan,” tambah Gusmal.
Komitmen pemerintah provinsi Sumbar dengan kabupaten dan kota se Sumbar menghitung dan menyediakan 15 persen dari total data DTKS ini. Dari data DTKS Kab solok sebanyak 39.578 KK dikali 15 persen menjadi 5.936 KK dikalikan 5 per KK mencapai 29.680 jiwa dan jumlah ini yang akan dibiayai.
Pemkab Solok akan menyediakan beras sebanyak 9 kg perjiwa kalau dikalikan dengan 29.680 akan menjadi 267.120 ton beras yang akan dibutuhkan satu bulan kedelapan.
Bantuan ini akan distribusikan kepada 29.680 jiwa melalui pilar-pilar jejaring sosial seperti PKH, TKSA dan PSM dengan memperhatikan kaidah yang berlaku.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekbang Kesra Meidison memaparkan kondisi dan kesiapan pemkab Solok, jika terjadi pemberlakuan karantina wilayah terbatas dalam menyikapi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Solok.
Pemkab Solok juga sudah memesan sebanyak 200 set APD, khususnya untuk para medis tapi masih inden, karena barangnya yang langka. Kemudian, dana sudah dialokasikan oleh pemerintah sebanyak Rp12,5 miliar ditambah biaya tidak terduga Rp2,5 miliar, totalnya Rp15 miliar. Serta Pemerintah sudah membentuk Posko Pencegahan covid-19 di empat titik daerah perbatasan.
“Kita akan memfokus untuk kebutuhan medis kesehatan, kemudian untuk kegiatan yang bersifat operasional seperti untuk posko perbatasan tim Satpol PP untuk anak sekolah yang keluyuran dan ke pasar pasar untuk sosialisasi dan yang lainnya,” ujar Meidison.
Menyikapi kebijakan itu, Forkopimda juga akan melakukan razia ke gudang-gudang penyimpanan barang kebutuhan 9 bahan pokok masyarakat yang ada di Kabupaten Solok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui ketersediaan cadangan pangan dan bahan pokok masyarakat.
Di sisi lain, untuk ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis dan petugas lainnya yang bertugas menangani pasien yang terpapar Corona, disamping menambah pengadaan dengan pembiayaan melalui APBD, Pemkab Solok juga akan menggalang partisipasi masyarakat baik perantau maupun warga di kampung. (vko)
