Disampaikannya, Bawaslu Kabupaten Solok sudah melakukan evaluasi bersama Panwascam dan jajaran. Namun kebaikan, pihaknya juga perlu masukan dari stakeholder terkait sehingga bisa menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan di pemilihan mendatang.
Tony juga menyampaikan apresiasi terhadap Panwascam hingga PTPS yang telah bekerja dengan maksimal dalam pengawasan pemilihan. Tidak terkecuali apresiasi yang sama juga terhadap pemerintah daerah, forkompinda pimpinan organisasi yang berkontribusi menyukseskan pemilihan.
Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, Dr. Khairul Fahmi. Dalam paparannya, dosen Hukum Tata Negara itu mengupas soal Evaluasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada 2024.
Menurutnya, banyak hal selalu menyita perhatian publik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, terutama menyangkut persyaratan pencalonan dan juga syarat calon yang cukup rawan menjadi sengketa.
“Penyikapan peserta dan penyelenggara terhadap syarat calon sering ada pandangan berbeda. Hampir selalu di setiap Pilkada selalu muncul persoalan terkait ijazah dan syarat lainnya. Ini perlu menjadi catatan ke depannya,” paparnya.
Selain terkait syarat calon, juga banyak sekali muncul soal pelanggaran seperti politik uang. Walau pun selalu menjadi isu seksi di setiap kontestasi, namun sangat sulit untuk dibuktikan. (vko)
Komentar