SOLOK, METRO–Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra menilai pilar-pilar sosial merupakan relawan sosial dari unsur perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Dimana mereka dapat berperan serta menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masyarakat.
Setidaknya di Kota Solok ada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dia berharap semua pilar-pilar sosial yang sudah menjadi mitra dan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial terus bergerak.
“Saya mengapresiasi eksitensi pilar-pilar Sosial yang bekerja tanpa pamrih di Kota Solok,” harapnya.
Kepada Dinas Sosial, Ramadhani meminta agar memperhatikan kesejahteraan pular-pilar sosial yang tidak menerima insentif, dengan mengusulkannya untuk anggaran 2025. “Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Dinas Sosial harus diperkuat agar kerja lebih nyata, dan pilar pilar Dinas Sosial merasakan manfaatnya, Kepala Dinas baru semangat baru bersama pilar-pilar sosial diharapkan melaksanakan program berdasarkan penyamaan persepsi dan musyawarah mufakat,” tambahnya.
Terkait BPJS Kesehatan, Ramadhani mengatakan tahun 2023 Kota Solok sudah 100% Universal Health Coverage (UHC), dan kedepannya Pemerintah akan mengusulkan Pilar-pilar untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara Pekerja Sosial Muda, Nemi Satrina menyampaikan pertemuan pilar-pilar sosial ini dalam rangka ramah tamah dengan Kepala Dinas Sosial yang baru, dan sekaligus penjelasan tentang pendataan.
Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Herman dalam sambutannya mengatakan, bangga dengan pilar-pilar Sosial, seperti PSM, Tagana, Pendamping Sosial, TKSK dan Pendamping PKH.
“Saya mulai dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial pada 5 Agustus 2024, jabatan sebelumnya adalah Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok, pertemuan kita hari ini, dalam rangka perkenalan, mempererat hubungan silaturahmi pilar-pilar dengan pegawai Dinas Sosial,” tutur Herman.
Menyinggung masalah pendataan, dijelaskan Herman, keakuratan data tergantung kepada pendata dan yang didata. Diperlukan kejujuran sesuai fakta yang ada, sehingga bisa menghasilkan data yang valid dan akurat. “Saya berharap ke depannya kita bisa bekerja sama, menjadi Tim Work dan Super Tim, sehingga amanat yang diterima bisa dilaksanakan dengan baik,” ucap Herman.
Pada pertemuan ini pilar-pilar Sosial terutama PSM dan Tagana, menyampaikan keluhan terkait insentif dan pakaian, kelengkapan dapur umum, serta atribut. Menjawab hal tersebut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Hendri, SH. MM, menjelaskan keluhan dari pilar pilar sosial sudah diusulkan untuk anggaran 2025. (vko)
