SOLOK, METRO–Persiapan tahapan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik, professional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian.
Melalui kegiatan Bimtek keuangan kembali diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan salah satu tujuan dan sasaran pembangunan ke depan.
Meski berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sering kali diadakan, namun Wakil Wali Kota Solok, Rahmadhani sangat apresiasi terlaksananya bimbingan teknis ini agar pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIPD berjalan efektif dan efisien.
“Kami sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Praktek Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Keuangan Daerah),” ujarnya.
Kegiatan bagi Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD di lingkungan pemerintah kota Solok ini dinilai sangat penting.
Bagaimanapun lanjutnya, praktek pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi akan jauh lebih baik, efisien dan efektif dibandingkan apabila dilaksanakan secara manual.
Pemerintah Kota Solok melalui Badan Keuangan Daerah gelar bimbingan teknis dan pendampingan penatausahaan keuangan daerah menggunakan SIPD, di luar Kota Solok. Bimtek yang menghadirkan Narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri RI diikuti oleh para Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD se Kota Solok
Dalam sambutannya, Wawako menyampaikan sebagai upaya mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Solok Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kota Solok Yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Modern”, yang dituangkan ke dalam beberapa misi, salah satunya yaitu Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang bersih, Efektif dan Efisien yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dia juga berpesan kepada seluruh peserta agar bimbingan teknis ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh dengan menerapkan prinsip ‘’Pelajari, Pahami, Terapkan dan Pertanggungjawabkan. Sehingga tidak ada lagi kendala dalam penerapan dan penggunaan sistem ini untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik dapat dicapai. (vko)