SAWAHLUNTO, METRO–Lima Fraksi DPRD Kota Sawahlunto berikan tanggapan atas Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kota Sawahlunto, Selasa (26/8).
Dalam rapat ini Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati yang didampingi Wakil Ketua, H. Jaswandi, S.E. dan Elfia Rita Dewi, S.H. menyampaikan bahwa pada penyampaian pemandangan umum ini, Fraksi-Fraksi akan melihat Rancangan Peraturan Daerah tersebut dari berbagai aspek yang melatarbelakangi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, urgensi dan manfaatnya.
“ Lima Fraksi yang ada di DPRD Kota Sawahlunto akan bertanya kepada Pemerintah Daerah berkenaan dengan hal-hal yang memerlukan penjelasan untuk mendapatkan pendalaman lebih lanjut, sehingga kita semua dapat mengetahui dan memahami sajauh mana urgensi sebuah Rancangan Peraturan Daerah, dan sejauh mana manfaat bagi tatanan administrasi Pemerintahan Daerah dan bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Susi Haryati.
Fraksi pertama yang menyampaikan pemandangan umumnya yakni Fraksi Nasdem Demokrat oleh H.Jhoni Warta, S.H. yang meminta tanggapan dari Pemerintah Kota salah satunya Fraksi Nasdem-Demokrat memandang bahwa ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dinilai sangat besar.
Disebutkan, mengingat jika ada ketidakstabilan penerimaan negara dan atau terbitnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tentu sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membangun Kota Sawahlunto. “Untuk itu, perlu formulasi yang baik bagaimana ketergantungan tersebut di-imbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum mampu diandalkan oleh Kota Sawahlunto. Mohon tanggapan,” ungkap Jhoni Warta.
Masril, S.HI yang membacakan Pandangan Umum Fraksi G.KIS (PKS+Gerindra) menyampaikan beberapa hal salah satunya yakni dalam penyusunan APBD Perubahan, pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat, dan mencermati situasi saat ini dimana perekonomian, sosial dan politik secara umum dinilai oleh Fraksi G.KIS (PKS+Gerindra) tidak stabil kondisinya.
