JAKARTA, METRO–Sejumlah pemerintah daerah sudah mengambil ancang-ancang menyelenggarakan pasar murah menjelang bulan puasa. Langkah itu diambil guna membantu daya beli masyarakat di tengah lonjakan kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
Berdasar konsep dan teori, menurut pakar kebijakan agrobisnis dan ekonomi pertanian IPB University Feryanto, pasar murah memang akan memberikan dampak terhadap pengendalian harga. Tapi, dengan syarat, pasar murah itu harus didukung oleh stok yang memadai.
“Guyuran komoditas dalam pasar murah jika dalam jumlah sedikit tidak akan memberikan pengaruh pada pengendalian harga pangan itu sendiri,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin (4/3).
Pada kondisi sekarang, terlihat kebutuhan atau demand lebih besar daripada supply atau suplai. Sehingga perlu dihitung berapa kebutuhan cadangan yang efektif untuk mengendalikan harga. “Pada saat ini efek langsung yang dirasakan adalah meredam harga agar tidak naik, belum sampai pada tahap menurunkan harga,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fery (sapaan Feryanto) menjelaskan, kenaikan harga pangan, khususnya beras dan beberapa komoditas tertentu, sejatinya sudah terjadi sejak tahun 2022. Hal itu akibat permintaan dari industri serta hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang mulai normal kembali pascapandemi Covid-19. Tingginya permintaan itu pun akhirnya menyebabkan harga terdorong untuk naik.
Berdasar catatannya, untuk beras, misalnya, pada 2022, beras kualitas bawah I pernah berada di angka Rp 10 ribu per kilogram. Namun, kini harga beras yang sama nyaris menyentuh angka Rp 14 ribu. “Karena produksi saat masa pandemi belum normal dan butuh waktu, lalu kita dihadapkan pada perubahan iklim serta dampak El Nino berlanjut tahun 2023,” jelasnya. (jpc)