Bagi masyarakat yang ada di kabupaten Solok Selatan (Solsel) yang tidak terdata dan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan dibantu dengan sembako. Hal ini tentunya bagi warga yang tidak ter-data, persoalan administrasi atau hal lainnya.
Pemkab tersebut memiliki cadangan sembako sebanyak 100 ton lebih, ditambah dengan Sembako dari berbagai perusahaan. Ini disiapkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan BLT. Kemudian ditambah dengan Sembako dari CSR perusahaan yang dikumpulkan berupa beras, sembako seperti minyak goreng dan sebagainya. Pemkab juga akan mengalihkan BLT masyarakat yang bisa saja terdaftar ganda tidak berhak menerimanya dikarenakan tercatat sebagai ASN, TNI/Polri, dan hal lainnya, kepada masyarakat lain yang belum terdata.
“Bagi masyarakat yang berhak dan tidak terdata, akan diberikan beras dan sembako, dimana semua itu telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu juga ada sumbangan dari perusahaan,”ujar Plt Bupati H Abdul Rahman.
Pemerintah Kabupaten Solsel mengakui, bisa saja diantara masyarakat belum terdata sebagai penerima BLT. Baik dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran, persoalan administrasi, atau persoalan lain. “Jadi kalau sudah 84 persen yang sudah mendapatkan bantuan, berarti tinggal 16 persen yang belum mendapatkannya. Termasuk diantaranya perantau yang pulang kampung, atau karena ketiadaan Kartu Keluarga. Untuk itu sepanjang yang 16 persen itu bukan ASN dan bukan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, maka sepanjang kemampuan kita ada, tetap di berikan bantuan melalui sembako yang memang sudah kita siapkan,” uajr Rahman.
Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, maka diharapkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari, Kenagarian, dan juga Jorong untuk segera melakukan pendataan dan pengusulannya. Termasuk pendataan pengembalian BLT Kabupaten akibat ganda dengan bantuan lainnya. Pengusulan ini nantinya tentu betul-betul untuk masyarakat yang sangat membutuhkan di tengah pandemi covid ini.
“Jadi kita harapkan secepatnya di data, kita update sambil berjalan, termasuk juga verifikasi data yang ganda. Jadi tidak boleh ada overlaping. Jika sudah mendapatkan bantuan dari skema yang lain, maka tidak boleh lagi mendapatkan bansos kabupaten,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Saya sudah instruksikan mulai kemaren agar segera mungkin di distribusikan BLT Kabupaten ke seluruh nagari nagari dan sambil berjalan kita lakukan verifikasi. Jika ganda, dana tersebut kita tahan, dan kita alihkan kepada yang belum mendapatkan BLT nantinya. ”Segera diusulkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan yang belum terdata sebagai penerima BLT,”sebutnya. (afr)
