PADANGPARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, meminta semua pihak untuk genjot pendapatan daerah dan minta pemetaan ulang klaster pelaku usaha Semua itu disampaikan Bupati Padangpariaman Suhatri Bur saat pimpin rapat koordinasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten Padang pariaman.
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur paparkan dalam rapat koordinasi Tahun Anggaran (TA ) 2021 juga dihadiri beberapa kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, jika perlu dilakukan pemetaan dan klasifikasi ulang tentang penetapan klaster pelaku usaha.
Seperti katanya, rumah makan/restoran yang akan dikenakan pajak. Klaster yang dimaksud adalah apakah yang dikenakan pajak adalah mereka pelaku usaha yang sudah memiliki usaha yang cukup besar atau juga bagi mereka yang masih berskala kecil.
“Untuk mejawab semua pertanyaan itu, diperlukan kesiapan oleh semua pihak dalam pemetaan klaster,” ungkapnya.
Suhatri Bur meyakini jika kesiapan dalam pemetaan pajak dilakukan secara baik, maka niscaya tidak akan ditemukan kebohongan diantara pelaku usaha dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dalam proses pemungutan pajak.
Ditargetkan pajak rumah makan/restoran yang ada di padang pariaman bisa mencapai Rp 2 milyar. Dan sejauh ini sudah ada sebanyak 77 rumah makan/restoran yang tersebar di padang pariaman yang sudah dikenakan pajak.
Dalam kondisi pandemi ini katanya, banyak ditemukan di lapangan jika pada beberapa pelaku usaha rumah makan, omzet yang dikeluarkan mengalami kurva merata, dan ada juga yang mengalami kenaikan dan tidak menutup kemungkinan mengalami penurunan.
“Artinya, walaupun dalam situasi pandemi sekalipun, masyarakat padang pariaman tetap bisa bertahan melawan krisis ekonomi, tutur suhatri bur. Jika kita bisa berkomitmen bersama, maka kita bisa mencapai tujuan tersebut. Harapannya adalah agar masyarakat mengerti akan pentingnya membayar pajak,” ujarnya.
Selanjutnya, Bupati Padangpariaman Suhatri Bur minta digenjot objek retribusi paling besar yang berada pada tiga sektor, yakni objek usaha, objek perumahan serta objek industri.
Kemudian jelasnya, perihal pembangunan perumahan di Kabupaten Padangpariaman, beberapa developer sudah banyak mendapatkan rekomendasi pembangunan perumahan, namun masih terdapat kendala di lapangan, salah satunya tingkat kepercayaan di kalangan masyarakat yang masih kurang.
Terkait pertanyaan Bupati Padangpariaman tersebut Rudi R Rilis sebagai Kepala DPMPTSP menjelaskan jika kendala yang ditemukan dalam pembangunan perumahan di Padangpariaman adalah terkait perizinan yang sekarang ini diatur langsung oleh pusat.
Sehingga katanay, Dinas DPMPTP tidak bisa mengeluarkan izin secara langsung tanpa ada izin dari pusat. Itu semua diatur dalam PP No. 5/2021 tentang izin perumahan yang diatur langsung oleh pusat.
Untuk mencapai lanjutnya, semua target seperti yang disebutkan di atas, hampir seluruh opd terkait dapat menargetkan semua target capaian, jika perda terbaru sudah dikeluarkan.
Sementara dalam masalah perda, Kabag Hukum Rifki Monrizal mengatakan jika Perda Kabupaten Padangpariaman, harus mengikuti izin dari biro hukum Provinsi Sumatera Barat. (efa)
