Laporan : Efanurza, Kota Pariaman
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) telah diambang mata. Salah satunya Pilkada Pemilihan Gubetnur dan Wakil Gubenur Sumatra barat untuk periode lima tahun ke depan. Namun, karena kondisi masih pandemi covid 19, Walikota Pariaman H Genius Umar dan Wakilnya, Mardison Mahyuddin meminta kepada semua panitia pelaksanaan Pilkada agar mematuhi protokoler covid 19. Semua itu penting agar wabah ini dapat diputus di Kota Pariaman.
Tak pelak lagi menjelang verifikasi faktual dukungan perseorangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatra Barat, ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Pariaman menjalani pemeriksaan rapid test bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman.
“Pemko mendukung kegiatan ini. Sehingga semua panitia pelaksana pemilihan kepala daerah terjamin keselamatan kesehatannya,” kata Walikota Pariaman H Genius Umar, kemarin.
Apalagi katanya, dengan telah berakhirnya Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) dan telah masuknya pada fase New Normal, gerakan secara fisik untuk melaksanakan pilkada ini sangat terganggu.
“Di samping itu, berbagai ketentuan PSBB yang mengatur kita tidak boleh berkerumun serta berkunjungpun tetap menggunakan protap PSBB dan tentu pilkada ini akan terganggu prosesnya karena situasinya sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya,“ ujarnya.
Namun katanya, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19), kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penundaan pemungutan suara serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelanggaraan pemilu.
“Pemerintah bersama DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati untuk menggelar pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota ditahun ini,“ jelasnya.
“Penyelenggaraan setiap tahapan pasalnya akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat. Tahapan ini dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dan pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020,“ ujarnya.
KPU sebagai penyelanggara pemilu harus benar memastikan keselamatan pelaksana pemilu dengan melindungi keamanan masyarakat sesuai standar protokol Covid-19.
“Keselamatan dan kesehatan jiwa mereka haruslah diprioritaskan, anggaran tambahan harus digunakan untuk membeli masker, Alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan, pelindung wajah dan cairan desinfektan guna tidak memperluas penyebaran virus,“ imbuhnya.
Genius Umar juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada ditengah situasi new normal menghadapi sejumlah tantangan yakni : aspek penyelanggaraan,aspek manajemen, aspek penyelanggara pemilu, aspek peserta pemilu, dan aspek pemilih.
Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan yang baru. Pelaksanan pemilihan yang sehat (free and fair elction) akan menetukan pemimpin yang dihasilkan.
“Apabila berkaca pada Pemilu Serentak 2019, banyak penyelanggara pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK bahkan KPU tingkat kabupaten/kota sakit akibat kelelahan dan kecelakaan kerja dengan durasi yang cukup lama, bahkan ditingkat KPPS juga tidak sedikit yang meninggal. Tentu hal ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
“Sementara partisipasi pemilih, berkaca dari keadaan pandemi Covid-19 kemungkinan partisipasi pemilih akan menurun, hal ini disebabkan oleh : sosialisasi yang kurang, sehingga sulit mengenali rekam jejak pasangan calon, kampanye paslon yang dibatasi, alasan kesehatan dan faktor ekonomi masyarakat akibat Covid-19,“ ujarnya.
Pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan penanganan musibah Covid-19, potensi pelanggaran dimungkinkan meningkat, semisal persoalan daftar pemilih yang kemungkinan tidak akurat jika dilakukan secara daring, logistik pemilih, potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, verifikasi administrasi dan verifikasi faktua serta teknis pemungutan dan perhitungan suara.
Dalam hal penyelanggaraan pilkada tidak menutup kemungkinan akan terjadi politik uang yang nampaknya semakin meajalela, hal ini berkaitan dengan situasi ekonomi rakyat yang sedang melemah.
“Harapan kita, pemerintah harus memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan sukses, pilkada yang sehat untuk semua, pilkada yang aman dan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik dan yang paling pasti adalah pilkada yang benar-benar melindungi kita semua dari virus yang sangat mematikan ini,“ paparnya.
Kemudian, Komisioner KPU Kota Pariaman, Abrar Azis mengatakan, pemeriksaan rapid test ini dilakukan untuk memastikan tidak ada PPS yang terpapar Covid-19 sehingga tidak menularkan kepada warga lain, karena petugas PPS melaksanakan verifikasi faktual langsung ke rumah-rumah warga tersebut.
“Sebanyak 213 anggota PPS se Kota Pariaman yang menjalani pemeriksaan rapid test ini. Rapid test hanya untuk PPS saja, PPK tidak ikut.Bagi PPS yang selesai menjalani pemeriksaan dapat langsung melakukan verifikasi faktual. Sedangkan PPS yang menjalani pemeriksaan besok hari, baru diperolehkan melakukan verifikasi setelah selesai pemeriksaan,” ujarnya.
Abrar menegaskan PPS harus mematuhi protokol keselamatan selama melakukan verifikasi. PPS harus tetap menerapkan social distancing dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal menggunakan Face Shield. “APD telah dilakukan pengadaan, diperkirakan akan sampai di Kota Pariaman besok dan langsung dapat digunakan untuk verifikasi faktual oleh PPS,” pungkasnya. (**)