Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan banyak manfaat dari rakor TP2DD kedua ini yaitu salah satunya untuk melakukan transaksi non tunai, meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kemudian transaksi ekonomi secara digital serta untuk meminimalisir resiko bocornya keuangan, salah satu di lingkungan pemerintahan,” kata Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, kemarin, usai acara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) semester II se Sumatera Barat tahun 2021.
Katanya, rakor program kerja TP2DD se Sumatera Barat ini juga dilakukan dalam rangka evaluasi perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah di masing-masing Pemda serta kick off penyusunan roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Sumatera Barat tahun 2021-2025.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat upaya beradaptasi dengan perubahan pola kerja dan transaksi keuangan di masa pandemi yang mulai bergeser dari konvensional menjadi sistem digital.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam rakor tersebut menyampaikan, adanya pandemi telah merubah pola aktivitas masyarakat termasuk juga pemerintah. Pemprov Sumbar terus beradaptasi dengan segala perubahan itu.
Menurutnya, sekarang pola kerja pemerintah sudah mulai beralih ke arah digital seperti pelaksanaan pekerjaan yang mulai mengurangi kertas, komunikasi secara virtual. Termasuk dari segi transaksi sudah diarahkan ke arah digitalisasi atau non tunai. Ini sejalan dengan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digulirkan pemerintah pusat.
Ia menyebut Pemprov Sumbar mendukung penuh kegiatan tersebut dan iapun optimis seluruh Pemda baik Kabupaten ataupun Kota di daerah itu dapat menjadi Pemda digital sebagai bentuk implementasi dari program ETPD tersebut. (efa)