SUKARNOHATTA, METRO –Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wirman Putra, di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (6/8).
Wako Zulmaeta menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap dokumen perubahan anggaran tersebut.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemandangan umum yang disampaikan merupakan masukan dan kritik membangun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja seluruh SKPD. Semoga dengan semangat kemitraan yang sejajar, sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam menjalankan amanah rakyat,” kata Wako Zulmaeta.
Saat penyampaian pandangan umum, Fraksi Golkar menyoroti peningkatan kualitas pendidikan tenaga pendidik PAUD serta pembayaran insentif guru PAUD, TPQ, dan garin. Menanggapi hal ini, Zulmaeta menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat daring dengan Kementerian Dalam Negeri dan akan melakukan konsultasi ke BPK sebagai tindak lanjut.
“Kami berkomitmen melaksanakan amanat Kemendagri dan berharap hasil konsultasi ke BPK dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembayaran insentif,” ujarnya. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Nasdem dan PPP.
Terkait status tenaga non-ASN yang telah mengabdi lebih dari dua tahun namun belum masuk dalam data base BKN, Pemko Payakumbuh masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Kemenpan RB. Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang menyoroti terkait optimalisasi Pasar Padang Kaduduak.
Zulmaeta mengungkapkan bahwa sejak Juli 2025, pihaknya telah mengisi kios-kios yang tersedia dan mulai memberlakukan sistem seleksi ketat bagi pedagang yang tidak aktif. “Kami menargetkan pada Agustus 2025 seluruh kios telah ditempati secara permanen. Hingga kini retribusi yang masuk mencapai Rp17,4 juta dari potensi sekitar Rp147 juta per tahun,” jelasnya.
