SUKARNOHATTA, METRO–Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada Senin (20/1), guna memantau berbagai program dan anggaran yang dikelola instansi tersebut. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Fitrayanto, didampingi Wakil Ketua Febriadi serta anggota Komisi C lainnya, Dahler, Mesrawati, Adi Suryatama, dan Mardion Fernandes.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh sekaligus Koordinator Komisi C, Wirman Putra, turut hadir dalam kunjungan itu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Dr. Dasril.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi C, Fitrayanto, menegaskan bahwa pihaknya ingin mendapatkan kejelasan terkait pelaksanaan program prioritas di Dinas Pendidikan, terutama yang menyangkut alokasi dana bantuan sosial (bansos) untuk jenjang SD dan SMP.
Ia juga menginginkan informasi mendetail terkait program makan bergizi yang dianggap penting untuk menunjang kesehatan anak-anak dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa dana bansos untuk SD dan SMP tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan program makan bergizi agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Fitrayanto.
Sementara itu, anggota Komisi C, Adi Suryatama, meminta penjelasan lebih rinci mengenai anggaran untuk pembayaran honor guru dan tunjangan yang kerap menjadi sorotan.
Ia juga mempertanyakan kelanjutan program beasiswa pada 2025 yang telah masuk dalam data Penerima Tunjangan Kesejahteraan Sosial (PTKS).
“Kami meminta penjelasan terkait pembayaran honor guru, apakah sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia, serta rencana pemberian beasiswa tahun 2025 yang sudah masuk dalam data PTKS,” kata Adi.
Ketua DPRD Wirman Putra menambahkan bahwa pihaknya juga menerima keluhan dari masyarakat terkait pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Menurutnya, isu ini perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa. “Kami mempertanyakan mengenai pembelian LKS yang menjadi perhatian para orang tua siswa. Hal-hal kecil seperti ini, jika tidak diatur dengan baik, bisa memunculkan masalah di kemudian hari,” ungkap Wirman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Dasril, memaparkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp209,4 miliar untuk berbagai program strategis di bidang pendidikan.
Dana tersebut, katanya, telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang agar penggunaannya dapat berjalan optimal.”Anggaran tersebut sudah dibagi ke masing-masing bidang sesuai kebutuhan prioritas,” jelas Dasril.
Ia juga memaparkan realisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang menurutnya menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. “Beasiswa ini diberikan kepada sekitar 250 siswa TK, 500 siswa SD, dan 600 siswa SMP. Kami pastikan program ini terus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Terkait program makan bergizi, Dasril menjelaskan bahwa program ini memiliki cakupan yang cukup luas, termasuk menyasar siswa sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program ini, katanya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat agar kesehatan dan tumbuh kembang generasi muda dapat lebih optimal.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak,” ujarnya.
Untuk isu pembelian LKS, Dasril menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini.
Ia berkomitmen untuk menertibkan berbagai praktik iuran yang tidak sesuai aturan, sehingga tidak membebani masyarakat. “Kami akan menertibkan iuran yang tidak sesuai aturan dan memastikan kebijakan ini tidak membebani para orang tua,” tegasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi C DPRD Kota Payakumbuh berharap agar Dinas Pendidikan dapat terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. (uus)