PAYAKUMBUH, METRO–Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, M.Khadafi, mengapresiasi pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan serentak nasional atau Pilkada tahun 2024 lalu. Dibuktikan dengan banyaknya jumlah laporan yang masuk ke-Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
“Kesadaran Publik atau masyarakat sangat luar biasa dalam Pilkada tahun 2024 lalu, ada 225 temuan dan laporan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, semuanya sudah kita tindaklanjuti,” sebut M. Khadafi, ketika membuka acara Pengawasan Partisipasitif Bersama Pemantau Pemilihan dan Organisasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak tahun 2024, Sumatera Barat, di Payakumbuh, Jumat (10/1).
Lebih jauh ia berharap kedepannya agar kesadaran masyarakat atau publik untuk ikut melakukan pengawasan semakin tinggi, sehingga Pilkada maupun Pileg dan Pilpres semakin baik. “Tentu kedepannya kesadaran masyarakat atau publik untuk ikut melakukan pengawasan kita harapkan semakin tinggi, sehingga Pilkada maupun Pilig dan Pilpres semakin baik. Kita juga apresiasi dalam Pilkada lalu hanya 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ucapnya.
Khadafi juga berharap kegiatan yang digelar hari ini dengan melibatkan berbagai unsur banyak memberikan informasi kepada Bawaslu dan Pemerintah untuk perbaikan kedepannya. “Melalui kegiatan ini kita berharap masukkan dan informasi dari berbagai unsur untuk Pemerintah maupun Bawaslu agar Pemilu kedepannya semakin membaik,” tambahnya.
Mantan Ketua KPU dan BAWASLU Kota Payakumbuh itu juga mengatakan bahwa dalam Pilkada lalu juga telah ada pihak-pihak yang diberikan sanksi karena melanggar aturan. Diantaranya di Pariaman 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang divonis, di Tanah Daftar, Pasaman, Kabupaten Dharmasraya.
Kembalikan Pemilihan ke DPRD
Narasumber dalam kegiatan itu Evindi Ibrahim, memilih agar pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi kepada DPRD. Menurutnya, siapa yang menjadi kepala daerah sekarang hampir 85 persen kursi nyaris dikuasai oleh orang-orang berduit. “Jadi siapa yang punya materi bisa jadi kepala daerah, dan presiden,” sebutnya.
Menurutnya, sekarang nyaris suara rakyat dibeli, hampir tidak ada calon kepala daerah yang tidak melakukan Mony politik. “Jangan memilih pemimpin karena uangnya. Sehingga ketika duduk atau terpilih dia tidak memikirkan bapak ibuk, tapi kekuasaan dan bagaimana cara mengembalikan uangnya,” sebutnya.
Belum lagi banyaknya jumlah anggaran, potensi kekacauan yang ditimbulkan oleh pemilihan langsung. “Belum lagi terkait yang lainnya dampak dari pemilihan langsung seperti potensi pertikaian,” sebutnya. (uus)