Tanti Endang Lestari, menyebut untuk Kabupaten Lima Puluh Kota ada 7 badan publik yang dilakukan visitasi selain Pemerintah Daerah, ada Pengadilan Agama (PA) Tanjung Pati, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pati, KPU Lima Puluh Kota, Bawaslu Lima Puluh Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Lima Puluh Kota dan SMK 1 Luhak.
“Harapan kita Pemkab dan PPID Lima Puluh Kota, dapat konsisten dalam mengakomodir hak-hak informasi masyarakat, hak pemohon informasi. Dan tetap konsisten menjadi Kabupaten yang informatif,” harap Tanti Endang Lestari, menyebut saat ini Nagari Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedang menunggu hasil dari apresiasi desa tingkat Nasional.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lima Puluh Kota, Herman Azmar, mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada tim penilai atau Tim Visitasi KI Sumatera Barat. Dia berharap semoga di tengah keterbatasan akibat covid-19 beberapa tahun lalu, Pemda Lima Puluh Kota tetap dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat.
“Di tengah kekurangan, kami tetap bisa melaÂkukan lompatan-lompatan, karena ini perlu dilakukan. Dan kami ucapkan terimakasih kepada Tim KI Sumbar yang sudah melakukan visitasi terhadap Pemerintah Lima Puluh Kota, semoga hasilnya tidak mengecewakan. Dan tentu kami berharap masukan-masukan untuk lebih baik lagi kedepan,” sebut Sekda.
Selain itu, menurut SekÂda Pemerintah Lima Puluh Kota, mulai dari Nagari-nagari yang ada, suÂdah melakukan keterbukaan informasi publik. Bahkan Nagari Koto Tangah Simalanggang, saat ini sedang menunggu hasil penilaian dari apresiasi desa tingkat nasional. “Kita optimis bisa menjadi yang terbaik. Dan untuk Lima Puluh Kota kita juga optimis menjadi yang terbaik dan konsisten menjadi daerah terinformatif di Sumatera Barat,” ucapnya.
Sekda juga berpesan agar Nagari-nagari yang ada di Lima Puluh Kota bisa berpacu untuk keterbukaan informasi publik. “Ada beberapa nagari yang sudah bekerjasama dengan Universitas terkait aplikasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Kita harapkan nagari bisa terpacu untuk keterbukaan informasi. Meski ada beberapa nagari yang blengspot. Mari kita bersama-sama untuk memunihi hak-hak informasi publik,” harapnya. (uus)
