BUKITTINGGI, METRO – Dalam memperingati Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi ke -234 tahun, Dinas Sosial kota Bukittinggi menggelar gebyar Bukittinggi Peduli Sosial di aula RRI, Selasa (04/12). Kegiatan ini dibuka langsung Walikota Bukittinggi, bersama unsur Forkopimda, didampingi Sekda, Kepala OPD dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Kepala Dinas Sosial Bukittinggi, Ellia Makmur menjelaskan, gebyar Bukittinggi peduli sosial tahun 2018 ini, disinergikan dengan peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi yang ke- 234. Program bantuan sosial, memang menjadi salah safu program rutin dari pusat dan pemko, di mana warga yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) dan juga progran keluarga harapan (PKH) diberikan bantuan satu kali dalam tiga bulan. “Hingga saat ini, terdapat 1400 keluarga di kota Bukittinggi terdata sebagai penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). Warga PKH itu nantinya diberikan bantuan non tunai dari pusat yang berjumlah Rp 1,7 juta lebih per tahun dan diberikan secara bertahap,” jelas Ellia.
Dikatakan Ellia, pada gebyar Bukittinggi Peduli Sosial ini, diserahkan asistensi sosial lanjut usia dini dan penyandang Disabilitas Berat tahap IV (Oktober – Desembar 2018). Selain itu, pemko juga berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan, dengan memaksimalkan program pemberdayaan kelompok usaha bersama. “Para penerima asistensi sosial tahap IV itu terdiri dari, 175 orang lanjut usia, 50 orang penyandang disabilitas berat. Dimana, secara keseluruhan, total bantuan tahap IV tahun 2018 ini, berjumlah Rp 150 juta,” ujar Ellia.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, bicara masalah kemiskinan, harus dilihat secara kompleks. Tugas pemerintah tentu ikut mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah memberi bantuan melalui sejumlah program, sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan.
Walikota mengapresiasi kinerja KuBe Sinar Rezeki, yang dulunya dibantu modal Rp 50 juta, saat ini telah memiliki investasi Rp 500 juta. Dari 16 anggotanya, empat diantaranya telah kelusar dari data BDT atau tidak masuk lagi dalam data masyarakat kurang mampu.
“Ini harus diapresiasi, karena dengan inovasinya ekonomi masyarakat terbantu dan membuka lapangan pekerjaan serta memberikan keterampilan bagi anggotanya. Sementara itu, pemerintah juga berupaya untuk menjangkau ke pusat dana kelurahan, mendapatkan prestasi sertifikat Geopark Nasional, menjadi upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, melalui program pemerintahan. Jadi harus dipahami, bantuan yang diberikan atau diupayakan, bukan melalui uang tunai saja, tapi juga melalui program kerja,” jelas Ramlan.
Dengan program yang disusun itu, tentunya para warga yang masuk dalam BDT ataupun PKH, diharapkan mampu bergerak pro aktif dalam bekerja, menghidupi keluarga dan meningkatkan perekonomiannya. Sehingga dengan program dan bantuan itu, angka kemiskinan di Bukittinggi terus menurun. Dalam kegiatan itu, juga dilaksanakan talkshow yang mengangkat tema, ‘Globalisasi, Masalah Sosial dan Solusi”. Talkshow menghadirkan narasumber, Nurus Shalihin, Doktor Lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia. Zera Mendoza, Master Psikologi dan juga Ellia Makmur, selaku Kepala Dinas Sosial Bukittinggi. (cr8)