“Dalam RPJMN 2015-2019 Pemerintah berkomitmen menjadikan perlindungan anak Indonesia menjadi prioritas utama di setiap bidang pembangunan. Namun, faktanya cukup miris karena masih banyak kasus yang terjadi ataupun dilakukan anak, perlu gerakan dan komitmen bersama untuk melindungi anak,” ujar Sri.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dalduk KB P2PA Agam Retmiwati memberikan apresiasi pada Kemen PPPA karena telah menfasilitasi diskusi publik Perlindungan Anak dari Narkoba dan Pornografi kepada seluruh Camat dan Walinagari di Agam.
Menurutnya, melindungi anak dari segala bentuk pengaruh buruk terutama narkoba dan pornografi merupakan agenda yang sangat penting untuk ditindak lanjuti, karena menyangkut masa depan bangsa.
“Kita berharap diskusi ini kedepannya menjadi perhatian serius masyarakat. Serta berharap di 2019 perlindungan anak dari narkoba, pornografi, kekerasan dan segala pengaruh buruk lainnya jadi prioritas untuk ditindak lanjuti di tingkat kecamatan dan nagari,” jelas Retmiwati. (cr8)
Komentar