“Kota Bukittinggi pernah meraih predikat utama pada 2018 dan 2020, namun pada 2022 hanya memperoleh predikat nindya. Untuk 2025, saya berharap semua sektor dan OPD menyediakan data dukung lengkap serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh aparatur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3ABPKB Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terkait evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2024. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar penilaian untuk PPE tahun 2025.
“Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman kepada tim BPUG mengenai mekanisme pengisian lembar kerja evaluasi PUG, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan data dukung yang lengkap, akurat, dan sesuai indikator penilaian,” jelasnya.
Nauli menambahkan, pelatihan berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 10–11 September 2025. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi evaluasi PUG dari narasumber Kementerian PPPA RI. Hari kedua dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan praktik pengisian indikator serta penilaian pada lembar kerja evaluasi.
Dengan adanya pelatihan ini, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin siap menghadapi evaluasi nasional, sekaligus memperkuat komitmen menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. (pry)
