BUKITTINGGI, METRO–Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, angkat bicara terkait polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang memuncak dengan aksi penggembokan SMAN 5 Bukittinggi oleh warga pada Senin (14/7). Aksi ini menjadi sorotan luas di Sumatera Barat karena berdampak langsung pada proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Ramlan menegaskan bahwa sistem penerimaan siswa tingkat SMA saat ini sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui sistem online terpadu. Ia menyebutkan, pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, tidak memiliki ruang untuk ikut campur secara langsung.
“Sistem ini terpusat di kementerian. Kami, termasuk gubernur, tidak punya wewenang teknis. Karena itulah, tidak bisa dipaksakan,” jelas Ramlan saat diwawancarai pada Selasa (15/7).
Ia menjelaskan bahwa tahun ini merupakan kali pertama sistem PPDB di Bukittinggi diterapkan sepenuhnya secara online oleh pemerintah pusat. Akibatnya, sebanyak 200 data siswa terkunci dalam sistem dan belum mendapatkan sekolah.
“Kami akan segera mencarikan solusi agar anak-anak ini tetap bisa bersekolah. Salah satunya dengan membuka opsi di SMA Negeri 4 yang masih memiliki kuota,” tambahnya.
Ramlan juga menyatakan bahwa jika lokasi sekolah menjadi kendala, pihaknya siap mengaktifkan Program Transportasi Gratis Pelajar milik Pemko Bukittinggi agar siswa tetap bisa bersekolah tanpa beban biaya tambahan.
Terkait aksi penggembokan SMAN 5 Bukittinggi, Ramlan menegaskan bahwa pihaknya akan segera berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat, termasuk ninik mamak dan lembaga Parik Paga, untuk mencari jalan tengah dan mengakhiri ketegangan.
