AGAM, METRO–Pemerintah Kabupaten Agam mulai membahas secara intensif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pembahasan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di aula utama DPRD Agam, Selasa (1/7), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA.
Rapat turut dihadiri oleh Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, Wakil Ketua DPRD Risman dan Aderia, SP, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Agam.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan umum mereka terhadap draft RPJMD, yang mencakup berbagai aspek penting seperti pembangunan ekonomi, kemandirian fiskal, mitigasi bencana, hingga pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS yang diwakili Suhermi, S.Pd., menekankan pentingnya pelibatan ahli dan masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Ia menilai, delapan prioritas pembangunan daerah hanya akan efektif jika sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Agam. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah akan membiayai program-program besar dalam RPJMD, mengingat tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
“Ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pusat membuat pembangunan menjadi lambat. Kita perlu strategi konkret agar tidak terjebak dalam ketergantungan fiskal terus-menerus,” tegas Feri.
Dari Fraksi NasDem, Zelman mendorong agar unsur inovasi dan digitalisasi pelayanan publik diperkuat, khususnya dalam misi ketiga yang menyasar pengembangan sumber daya manusia.
