AGAM, METRO–Sebanyak seribu perangkat nagari (desa) se-Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), akan menggelar aksi damai berupa orasi dan pawai untuk menuntut hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2) dan akan berpusat di Lubuk Basung.
Ketua PPDI Agam, Rahman, mengatakan aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan beberapa hak perangkat nagari yang terabaikan, seperti status, tunjangan, insentif operasional, pajak, dan data DTKS yang belum juga terealisasi sejak tahun 2023.
“Aksi ini diikuti oleh sekitar seribu perangkat nagari. Kami akan menuntut hak-hak yang sudah kami perjuangkan sejak tahun lalu. Meskipun sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan Bupati dan DPRD Agam, tidak ada solusi yang memadai. Hanya dijanjikan untuk menunggu, tetapi tidak ada tindakan yang jelas,” ujar Rahman, Kamis (13/2).
Rahman menjelaskan bahwa PPDI Agam telah mengadakan lima kali pertemuan pada tahun 2023, dengan tiga kali audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Agam dan anggota DPRD. Selain itu, dua kali pertemuan pada tahun 2025 bersama Persatuan Wali Nagari (Perwana) Agam dan OPD setempat yang digelar di rumah dinas Bupati Agam.
“Sudah banyak upaya yang kami lakukan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Karena itu, kami memutuskan untuk menggelar aksi damai ini,” tambah Rahman.
