BUKITTINGGI, METRO–Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 bersama dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025-2055. Ketiga agenda tersebut dibahas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi pada Selasa (4/2).
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban tahuÂnan kepala daerah sebagai bentuk tranÂsparansi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
Selain itu, dua Ranperda yang diajukan bertujuan untuk memperkuat regulasi daerah dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital dan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam LKPJ 2024, Marfendi mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp741,4 miliar atau 95,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp775,Â3 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp130,09 miliar dari target Rp153,46 miliar atau 84,78%. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 98,30% dari target.
Dari sisi belanja daerah, realisasi anggaran mencapai Rp739,1 miliar atau 91,43% dari target Rp808,4 miliar. Realisasi belanja transfer berupa bantuan keuangan ke provinsi hampir mencapai 100% dari total anggaran yang dialokasikan.
Terkait Ranperda SPBE, MarÂfendi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk beradaptasi melalui sistem pemerintahan berbasis digital. SPBE diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi biroÂkrasi dalam pelayanan publik.
