BUKITTINGGI, METRO–Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,481 miliar dari APBD 2025 untuk memberikan insentif kepada 1.600 guru non-PNS. Dana ini ditujukan untuk guru dari jenjang PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, dengan mekanisme penganggaran yang berbeda-beda.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengungkapkan pada Rabu (15/1) bahwa anggaran ini mencakup honor dan tunjangan hari raya (THR) untuk para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.
“Guru non-PNS tingkat PAUD, TK nonformal, SD, dan SMP yang berjumlah 1.068 orang akan menerima honor Rp 600.000 per bulan serta THR sebesar Rp 1 juta setiap tahun. Total anggaran untuk mereka mencapai Rp 8,75 miliar,” jelas Erman Safar.
Rinciannya, jumlah guru non-PNS tersebut terdiri dari, Guru PAUD: 471 orang, Guru TK nonformal: 50 orang, Guru SD: 374 orang, dan Guru SMP: 173 orang
Untuk guru tidak tetap (GTT) tingkat SMA negeri, sebanyak 80 orang akan menerima insentif Rp 500.000 per bulan dan THR Rp 1 juta, dengan total anggaran Rp 560 juta yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Sementara itu, 452 guru honorer SMA swasta di Bukittinggi juga akan mendapatkan insentif serupa, dengan total anggaran Rp 3,16 miliar yang disalurkan melalui dana hibah Bagian Kesra Setdako.
Erman Safar menambahkan bahwa Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan para guru non-PNS, yang menjadi ujung tombak pendidikan di kota ini.
“Total anggaran yang kami siapkan, termasuk THR, mencapai Rp 12,48 miliar untuk tahun 2025. Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap dedikasi para guru,” tutupnya. (pry)